Kapitalisasi Pemimpin

Oleh Oetoenk Rek Hudang ·

 

Melihat pemimpin tidak hanya tampak dari personafikasi dirinya tampil di depan umum, akan tetapi terdapat orang-orang di sekelilingnya yang senantiasa mendukung, memenangkan, dan mendampinginya sampai akhir masa kepemimpinannya. Seseorang yang ingin menjadi pemimpin tidak memiliki keberanian dan kekuatan penuh jika orang-orang di sekelilingnya tidak bekerja efektif dan maksimal, dan orang-orang yang mengelilinginya tersebut biasanya berada dalam suatu tim atau kelompok yang sudah ada dan atau akan dibentuk, bersifat formal atau informal, permanen atau sesaat.

Kelompok inilah yang menjadi “mesin” dan "tinktank" calon pemimpin tersebut dalam melancarkan “serangan-serangan” ke kubu lawan dan masyarakat, kegiatan kelompok ini ada yang terdeteksi dan tidak jarang bak “dedemit”. Dan sesuai “kodrat” kepentingan, jika calon pemimpin berhasil maka akan diapit sepanjang periode, namun bila gagal, say to goodbay. Kadang kala pemimpin yang baik belum tentu memiliki kelompok yang sama baiknya dengan dirinya, bahkan tidak jarang kelompoknya menggiring dan menekan pemimpinnya.

Dalam teori kelompok politik setiap kelompok ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan, maka mereka berusaha memindahkan penekanan dari kelompok ke personal. Politik merupakan siapa yang mendapatkan kekuasaan, kapan dan bagaimana.

Banyak contoh dan pengalaman selama ini seorang pemimpin tidak dapat bekerja dengan baik, efektif, dan profesional seperti yang diharapkan pemilihnya dan masyarakat, karena orang-orang di sekelilingnya (kelompok yang menyokongnya) terlalu sering merongrong dengan berbagai “pesan dan titipan”, dan hal ini harus dituruti demi kepentingan bersama, kelanggengan kekuasaan, kontrak politik dan atau terutang jasa dan finansial.

Setiap balon pemimpin (daerah) memerlukan dana besar untuk kelompok atau timnya, atau sebaliknya, kelompok mendanai calon pemimpin tersebut dengan mengikat kontrak-kontrak secara lisan atau tulisan. Kemudian “mensubsidi” beberapa tokoh dan komunitas masyarakat ––biasanya pada acara-acara pertemuan, pengajian, hiburan, olahraga, atau sejenisnya. Dan di samping itu, mengalokasikan dana promosi, baik di media-media terbuka maupun yang tersembunyi. Penggunaan media promosi sebagai strategi pemasaran selama ini berhasil membangun pencitraan seorang kandidat. Kita bisa melihat contohnya sampai saat ini.

Joseph Schumpeter (1883-1950) menyatakan demokrasi muncul dengan sistem ekonomi kapitalis dan secara kausal berhubungan dengan hal itu dan oleh karenanya dimengerti dalam konteks tersebut. Sistem politik pasar yang mengarah pada keseimbangan optimal dalam permintaan serta penawaran barang-barang politik dan beberapa ukuran kedaulatan rakyat konsumen. Sistem politik pasar dalam kesamaannya dengan pasar ekonomi adalah untuk mencatat dan menanggapi permintaan efektif, dalam dunia ekonomi permintaan didukung oleh daya beli yaitu, uang. Dan uang dibutuhkan untuk mendukung suatu partai atau seorang kandidat, mengorganisir kelompok dan promosi.

“Dalam masyarakat yang jurang pemisah kekayaannya tajam”, sambung Schumpeter, “dan kesempatan untuk mendapatkannya juga demikian, kedaulatan konsumen ––pada prakteknya merupakan keseluruhan konsumen yang tidak merata–– yang berarti kemustahilan bagi yang kurang mampu. Permintaan kelas sosial dan ekonomi yang lebih tinggilah yang paling efektif. Ketimpangan sosial dan ekonomi, secara alamiah, menciptakan apatis politik di antara penduduk miskin”.

Sedangkan ekonom Anthony Downs (1957) menyebutkan pemimpin dan kelompoknya dalam demokrasi adalah sama dengan wiraswastawan dalam suatu ekonomi yang memburu laba, mereka merumuskan politik apa pun yang mereka yakini akan meraih suara terbanyak, persis seperti para pedagang yang berusaha menghasilkan produk-produk yang diyakininya akan memberikan keuntungan tertinggi dengan alasan yang sama.

Uang menjadi ukuran yang paling besar dan krusial, apapun profesi seseorang. Bagi pengusaha uang adalah investasi, dan setiap investasi berhubungan dengan return value dan profitabilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan adalah modal, aset, dan setiap output harus mendapatkan input yang sebanding ditambah labanya, minimal balik modal. Dan ketika berhasil menjadi penguasa maka harus membuat keputusan perencanaan bisnis yang matang, komprehensif dan terorganisir untuk mengembalikan seluruh aset tersebut.

Jika orang tersebut bukan pengusaha maka lebih krusial lagi, karena sumber dana yang ada tidak mencukupi dalam persaingan pasar, meskipun telah berkerja tiga puluh tahun, kecuali semasa bekerja menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, pengetatan dan bakhil. Atau kata lainnya, berpuasa ala Nabi Daud, rumah dari kardus, sangat mencintai olahraga jalan santai, dan homeschool untuk anak-anak. Maka untuk mengikuti kompetisi tersebut harus merangkul siapa saja yang memiliki sumber-sumber finansial, sehingga begitu menjadi penguasa berubah menjadi drakula dan perampok DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Otsus, BHM (Bagi Hasil Migas), PAD, atau APBD.

Pemimpin bersama kelompoknya yang “menguras” habis tabungannya tentu akan berupaya menabung kembali, sehingga konsentrasi merealisasi program (janji) menjadi fiksi dan fiktif, dan ini menggejala hampir ke semua pemimpin di nusantara ini. Lantas bisakah sepenuhnya menyalahkan mereka?

Teori Kekuasaan Lasswell menyatakan dengan otoritas yang dimiliki seseorang dapat membuat keputusan-keputusan atau kebijakan yang menggerakkan orang lain untuk mengikuti dirinya, dengan demikian kekuasaan idealnya digunakan untuk memajukan suatu negeri atau daerah, menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi kepentingan diri dan kelompoknya sering menggerus idealisme kekuasaan tersebut, sehingga seorang pengusaha yang telah kaya pun menjadi penguasa tetap saja menjadi serakah dengan mendahulukan diri dan kepentingan kelompok bisnisnya, apalagi mereka yang datang dari kalangan “sipil biasa”.

Jika mau dikaji lebih dalam sebagian besar masyarakat pun punya “andil” membuat mereka seperti “robot kapitalis”, dan mereka memiliki alasan logis untuk menyalahkan masyarakat, karena “tuntutan ekonomi” masyarakat sangat besar sebelum mereka menjadi pemimpin apalagi setelah menjadi pemimpin, dan ini sangat dimaklumi dalam kondisi kesejahteraan ekonomi yang tidak stabil, lalu mereka membaca kondisi tersebut serta membayar semuanya dengan bentuk-bentuk materi dan kegembiraan sehari.

Mungkin Anda pernah dengar pendapat seperti ini: “masyarakat kita sudah pintar, mereka mengambil uangnya tapi belum tentu memilihnya”. Ini statemen yang cerdas atau pembodohan?

Mengukur kepintaran tidak dengan materi. Masyarakat yang cerdas yaitu memilih pemimpin yang terbuka dengan siapa saja dan di mana saja, bukan di saat-saat pemilihan. Memiliki track record terang benderang, berkarakter dan berintegritas positif, mempunyai sifat-sifat manusiawi, berpendidikan ––karena pendidikan salah satu ukuran kecakapan seseorang. Tidak suka “mencuri start” (kampanye), royal tanpa kendali, pernah gagal memimpin, dan terakhir pemimpin yang seiman dan beriman.

Apabila kita setuju dengan pendapat “masyarakat kita sudah pintar, mereka mengambil uangnya tapi belum tentu memilihnya”, maka tidak ada kandidat yang terpilih, jika pun terpilih di antaranya maka kita tidak dapat berharap banyak dengan pemimpin tersebut untuk membangun dan memajukan daerah serta mensejahterakan rakyat.