RUU Intelijen = Lahirnya Rezim Represif

Oleh Revol Ter ·

Pembahasan RUU Intelijen yang tidak bisa diselesaikan pada masa sidang DPR sebelumnya akan kembai dilanjutkan dalam masa sidang saat ini.  Pembahasan RUU-nya sendiri terus berjalan dan terkesan dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi.  Pembahasan terakhir adalah harmonisasi tim pemerintah dan DPR pada tanggal 5-6 September 2011 dan menghasilkan draft yang nantinya akan disodorkan ke sidang paripurna yang direncanakan digelar pada tanggal 27 September 2011 nanti.

Draft terakhir RUU Intelijen itu sejatinya tidak banyak berubah dari draft sebelumnya.  Bahkan terlihat banyak mengadopsi usulan pemerintah yang tertuang dalam DIM yang diajukan pemerintah.  Di dalam draft terakhr itu masih terdapat sejumlah pasal yang bermasalah.  Draft terakhir itu jika disahkan nantinya tetap akan berpeluang melahirkan rezim represif yang bisa memata-matai rakyat.  Intelijen nantinya juga masih berpeluang dijadikan alat oleh pemerintah dalam hal ini Presiden.  Bahkan Kepala BIN nantinya berubah menjadi satu-satunya pihak yang bisa menentukan telah terpenuhinya indikasi dan bukti awal yang cukup pada diri seseorang sehingga orang tersebut boleh disadap, diselidiki dan didalami.  Dimana keputusan itu cukup diberitahukan kepada ketua pengadilan.

Berikut ini beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian semua elemen masyarakat terkait draft RUU Intelijen yang akan diajukan ke sidang paripurna DPR 27 September nanti:

Pertama, ada kalimat-kalimat dan frase yang tidak didefinisikan dengan jelas, pengertiannya kabur dan multitafisr, sehingga nantinya berpeluang menjadi pasal karet.   Misalnya, frase “ancaman nasional” dan “keamanan nasional”, dsb definisinya tidak jelas, pengertiannya kabur dan multitafsir.  Begitu juga “lawan dalam negeri”, siapa dan kriterianya apa, tidak jelas.  Tolok ukur lawan dalam negeri “yang dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional” bisa dinilai sebagai pasal karet yang nantinya bisa dijadikan dasar untuk menjadikan seseorang sebagai sasaran kegiatan intelijen dengan alasan “dapat mengancam keamanan dan kepentingan nasional”.  Apalagi jika dikaitkan dengan RUU Kamnas dimana definisi, kriteria dan tolok ukur “keamanan nasional” begitu luas dan multi interpretatif bahkan mencakup keamanan individu dan kelompok tertentu, makin melenturkan RUU Intelijen untuk menjadi alat demi kepentingan politik tertentu, khususnya pengausa. Poin pertama ini sangat penting, karena rumusan yang tidak jelas, kabur, cenderung multitafsir dan tidak terukur menyangkut definisi dan hakikat dari “ancaman”, “keamanan nasional ” dan “lawan dalam negeri” itu  sangat mungkin disalahgunakan demi kepentingan politik kekuasaan. Karena bersifat subyektif, maka penafsirannya akan tergantung “selera” pemegang kebijakan dan kendali terhadap operasional intelijen yang dalam RUU Intelijen draft terakhir ini adalah adalah kepala BIN, dan tentu saja presiden sebagai atasannya. Bisa jadi, sikap kritis dan kritik atas kebijakan pemerintah akan dibungkam dengan dalih menjadi “ancaman” atau mengancam “keamanan nasional”.

Kedua, di dalam RUU Intelijen draft terakhir ini Pasal 1 dikatakan Intelijen Negara adalah “penyelenggara intelijen”.   Frase ini adalah perubahan atas draft sebelumnya yang menyebut intelijen negara sebagai lembaga pemerintah.  Perubahan itu tentu setelah draft sebelumnya mendapat kritik keras sebab dengan definisi sebelumnya itu, intelijen berpeluang dijadikan alat penguasa untuk memata-matai rakyat dan musuh politiknya.  Namun perubahan itu sebenarnya tidak menutup peluang penyalahgunaan itu.  Sebab pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa intelijen negara itu adalah BIN, intelijen TNI, intelijen kepolisian, intelijen kejaksaan dan intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.  Khusus untuk BIN langsung di bawah presiden.  Jadi perubahan itu tidak merubah esensi yang dikritik, hanya merubah redaksional yang tidak lagi dinyatakan secara eksplisit sebagai lembaga pemerintah saja.  Perubahan itu juga tidak secara tegas menyatakan intelijen sebagai alat negara.

Ketiga, di Pasal 32 RUU Intelijen (draft terakhir), “BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan pendalaman terhadap setiap orang yang terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan yang mengancam keamanan nasional, kedaulatan dan keselamatan nasonal termasuk yang sedang menjalani proses hukum“. Lalu di pasal 33 dinyatakan “(1) penyadapan sebagai dimaksud dalam pasal 32 dilakukan berdasarkan Undang-undang ini” (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagamana dimaksud Pasal 32, dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen. b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara … (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti awal cukup, dilaksanakan dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan“.

Pemberian wewenang  penyadapan tanpa harus izin (Ketua) pengadilan tetapi cukup memberitahukan kepada Ketua Pengadilan akan menjadi pintu penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi penyadapan itu didasarkan pada alasan yang definisi, kriteria dan tolok ukurnya tidak dijelaskan, kabur dan multi tafsir sehingga bisa bersifat subyektif dan tergantung selera.  Kepala BIN dijadikan satu-satunya pihak yang memutuskan “Sasaran telah memiliki indikasi” dan “Sasaran yan telah mempunyai bukti awal cukup”.  Terminologi ini biasanya adalah terminologi penegakan hukum seseorang menjadi tersangka.  Itu artinya kepala BIN memiliki wewenang menetapkan seseorang menjadi “tersangka” sehingga bisa diselidiki, diperiksa, disadap, diperiksa aliran dananya dan dilakukan pendalaman terhadapnya” diluar penadilan dan kejaksaan, atau tidak melalui proses hukum.  Di negara hukum manapun, penyadapan harus atas izin pengadilan.  Jika ada sebagian negara maju yang membolehkan penyadapan tanpa izin pengadilan, itu dianggap tidak demokratis, mencederai demokrasi, melanggar proses hukum dan mencederai HAM.  Pemberian wewenang kepada Kepala BIN untuk menetapkan sasaran penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan pendalaman tanpa izin pengadilan ini akan menyebabkan jabatan Kepala BIN menjadi alat kekuasaan dan demi kepentingan tertentu.  Dan dalam pelaksanaannya sangat mungkin Kepala BIN akan tergantung pada masukan anak buahnya atau dia menerima masukan jadi tentang hal itu.  Itu artinya aparat intelijen tetap memiliki peluang besar untuk memiliki andil dalam pembuatan keputusan Sasaran penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan pendalaman.  Ini berpeluang terjadinya kegiatan intelijen liar dan dijadikannya rakyat yang kritis dan lawan politik sebagai sasaran. Intelijen bisa jadi justru sibuk memata-matai rakyat.  Akibatnya warga tidak lagi terjamin hak privasinya dan terancam, yang ironisnya justru oleh intelijen yang dibayai dengan uang mereka.

Keempat, di Pasal 35 dinyatakan “Pendalaman terhadap setiap orang, termasuk yang sedang menjalani proses hukum sebagamana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi ntelijen. B. atas perintah Kepala Bdan Intelijen Negara; dan c. bekerjasama dengan penegak hukum terkait.” Dalam penjelasannya dikatakan “Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya terakhir untuk mendalami informasi sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara lain melalui pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana atau penyadapan“. Istilah “pendalaman” ini agaknya dimaksudkan sebagai ganti istilah “pemeriksaan intensif” yang mencakup penangkapan dan penahanan.  Sebab dalam penjelasan tidak bisa dipahami sebagai pembatasan bentuk kegiatan dalam pendalaman itu sehingga tidak mencakup penangkapan dan penahanan.

Sebaliknya, secara implisit itu juga mencakup penangkapan dan penahanan.  Satu-satunya pihak yang memutuskan adalah Kepala BIN. Frase “bekerjasama dengan penegak hukum terkait” juga sangat luas interpretasinya.  Ini akan berpotensi lahirnya rezim intel. Usulan itu sama saja memberi wewenang intel BIN atas perintah Kepala BIN untuk mengambil orang yang dicurigai, tanpa diberitahu tempat dan materi interogasi, tanpa pengacara dan tanpa diberitahukan kepada keluarganya.  Lalu apa bedanya dengan penculikan?  Jika RUU ini disahkan, maka akan lahir kembali rezim represif. Penculikan akan terjadi lagi seperti pada masa reformasi atau bahkan lebih dari itu, sebab dilegalkan oleh undang-undang.  Padahal di negara hukum manapun, penangkapan adalah wewenang aparat penegak hukum yakni kepolisian, disamping bahwa penangkapan bukanlah fungsi intelijen.

Kelima, di dalam RUU tidak ada mekanisme pengaduan dan gugatan bagi individu yang merasa dilanggar haknya oleh kerja-kerja lembaga intelijen.  Hal itu ditambah adanya potensi intelijen menjadi “arogan” dan nyaris tanpa kontrol -seperti terpapar diatas- akan menjadi musibah dalam kehidupan sosial politik warga negara dan hak-hak warga negara akan terabaikan. Warga berpotensi jadi korban tanpa ruang untuk mendapatkan keadilan.  Di sinilah terlihat jelas potensi lahirnya rezim intel.

Keenam, RUU Intelijen tidak mengatur dengan jelas mekanisme kontrol dan pengawasan yang tegas, kuat dan permanen terhadap semua aspek dalam ruang lingkup fungsi dan kerja intelijen (termasuk penggunaan anggaran). Akibatnya, intelijen akan menjadi “super body” yang tidak bisa dikontrol dan bisa dijadikan alat kepentingan politik status quo.

Ketujuh, RUU ini bisa menjadi preseden buruk bagi jurnalis, khususnya jurnalis investigatif.  RUU ini berpotensi untuk membungkam suara-suara kritis.  Dengan delik kelalaian di pasal 43 bisa menjadi ancaman bagi sikap kritis dan keterbukaan.

Kedelapan,  ancaman sanksi di dalam RUU ini pasal 45 tidak akan bisa mencegah penyalahgunaan penyadapan.  Sebab penyalahgunaan hanya jika penyadapan dilakukan di luar fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan (RUU).  Itu artinya selama dilakukan atas perintah Kepala BIN, penyadapan tidak akan bisa dipermasalahkan. Jadi penyalahgunaan penyadapan sulit untuk dibuktikan.  Adanya peluang personel intelijen berperan dalam penentuan keputusan oleh Kepala BIN sebab Kepala BIN tentu akan sangat bergantung pada masukan anak buahnya, hal itu makin memperbesar peluang intelijen dijadikan alat. Apalagi usulan sanksi di dalam RUU itu bukan hanya lembek tapi cair.  Sebab ancaman hukuman menggunakan kata maksimal, artinya bisa saja sangat ringan.

Kesembilan, terkait dengan BIN.  BIN diberi fungsi yang meluas hingga ke daerah.  Di dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) dinyatakan “Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri”, termasuk membentuk unit organisasi struktural di daerah dan perwakilan di luar negeri.”  Karena BIN juga memerankan fungsi koordinasi semua penyelenggara intelijen (TNI, Polri, Kejaksaan dan kementerian/nonkementerian) yang masing-masing memiliki struktur hingga daerah, maka BIN seperti diharuskan membentuk struktur organisasi di daerah.  Disamping itu BIN khususnya Kepala BIN diberi wewenang sangat besar dan luas dalam hal penyelenggaraan intelijen termasuk menentukan sasaran penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan pendalaman.

Kesepuluh, pemeriksaan aliran dana ang hanya didasarkan pada perintah Kepala BIN -dalam pelaksanaannya keputusan itu bisa jadi banyak dipengaruhi/ditentukan oleh personel BIN- akan menciptakan peluang disalahgunakan, bahkan peluang terjadinya korupsi dan sejenisnya.

Kesebelas, Cakupan fungsi intelijen TNI, intelijen Kejaksaan, intelijen kementerian/nonkementerian tidak dijelaskan.  Dikhawatirkan intelijen semua itu akan menyasar rakyat sebab fungsi semua lembaga itu terkait dengan rakyat.  Domain fungsi intelijen BIN yang tidak dijelaskan dengan jelas dan hanya dibatasi dengan penjelasan sebagai penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri.  Sebab intelijen pertahananan menjadi domain TNI, penegakan hukum menjadi domain intelijen kejaksaan, dalam rangka tugas kepolisian menjadi domain intelijen Polri dan dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian menjadi domain intelijen kementerian/nonkementerian, yang semuanya juga belum dijelaskan dan hanya dinyatakan “dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Itu artinya fungsi intelijen BINN akan sarat dengan nuasa politis dan ideologi sehingga wajar jika BIN dengan semua paparan diatas sangat mungkin dijadikan alat politik penguasa.

Disamping semua itu, RUU Intelijen ini pada akhirnya akan berpeluang sangat merugikan rakyat.  Umat islam khususnya para aktivis dan dakwah penerapan syariah akan menjadi sangat dirugikan dan berpelung menjadi korban.  Disamping itu, elemen masyarakat yang bersuara kritis dan para jurnalis pun akan bisa menjadi korban.
Berikut tabulasi catatan kritis terhada RUU Intelijen Negara:

No RUU Intelijen & Kritik

Pasal 1 ayat 4
Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa serta kepentingan nasional

Kritik
Kata “ancaman …” belum dididefinisikan dengan jelas, pengertiannya masih kabur dan multitafsir, dan kriteria serta tolok ukurnya tidak jelas, sehingga memungkinkan interpretasi yang subyektif karenanya mungkin menjadi pasal karet.  Apalagi tidak dijelaskan dalam RUU siapa yang memutuskan bahwa sesuatu/pihak sudah ancaman atau bukan.


Pasal 1 ayat 2:
Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen.

Kritik
Intelijen tidak disebut sebagai alat negara.  Sebutan penyelenggara Intelijen lebih menunjuk pada pelaksana fungsi.  Pada faktanya dan di pasal selanjutnya jelas bahwa semua penyelenggara Intelijen itu berada di pemerintah dan merupakan alatnya pemerintah.  Khsuus BIN dengan kewenangan yang begitu luas, langsung berada di bawah presiden. Akibatnya ini memungkinkan intelijen dijadikan alat oleh penguasa

3
Pasal 1 ayat 8:
Pihak Lawan adalah pihak dari dalam maupun luar negeri yang melakukan kegiatan yang dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Kritik
Frase “dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional” tidak jelas definisi, kriteria, tolok ukur kata tersebut “dapat” sangat fleksibel, multi tafsir dan berpeluang munculnya interpretasi dan justifikasi subyektif. Lebih berbahaya lagi jika dikaitkan dengan draft RUU Kamnas dimana keamanan Nasional juga mencakup keamanan individu dan kelompok. Ini memberi peluang besar Intelijen digunakan untuk kepentingan politik penguasa atau kelompok tertentu bahkan mungkin dipengaruhi asing.


Pasal 4:
Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Kritik
Pengertian dan batasan “ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional” tidak jelas, sehingga bersifat subyektif bagi pemegang kebijakan dan kendali operasional intelijen, memungkinkan disalahgunakan demi kekuasaan.


Pasal 32 :
Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan pendalaman terhadap setiap orang yang terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase dan kegiatan yang mengancam keamanan, kedaulatan dan keselamatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Kritik
Ini memberi wewenang sangat luas kepada BIN yang sangat mungkin disalah gunakan demi kepentingan politk kekuasaan dan kelompok tertentu.  Kata ‘Subversi” yang sangat lentur kembali dicantumkan, nantinya bisa kembali memunculkan rezim represif seperti Orde Baru

Pasal 33 :
(1) penyadapan sebagai dimaksud dalam pasal 32 dilakukan berdasarkan Undang-undang ini
(2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagamana dimaksud Pasal 32, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen. b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara …
c. Jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
(3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti awal cukup, dilaksanakan dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan“.

Kritik
- penyadapan bisa terjadi secara liar, sebab tidak bisa dikontrol bahkan oleh pengadilan, karena cukup hanya memberitahukan.
- sangat mungkin dijadkan alat kepentingan kekuasaan.
- oposisi, jurnalis kritis, masyarakat yang kritis, dan aktivis dakwah bisa sangat mudah dijadikan sasaran penyadapan
- sangat memungkinkan pelanggaran hak privasi warga negara

Pasal 35.
Pendalaman terhadap setiap orang, termasuk yang sedang menjalani proses hukum sebagamana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi ntelijen. B. atas perintah Kepala Bdan Intelijen Negara; dan c. bekerjasama dengan penegak hukum terkait.” Dalam penjelasannya dikatakan “Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya terakhir untuk mendalami informasi sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara lain melalui pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana atau penyadapan“.

Kritik
-       Istilah “pendalaman” ini agaknya dimaksudkan sebagai ganti istilah “pemeriksaan intensif” yang mencakup penankapan dan penahanan.  Sebab dalam penjelasan tidak bisa dipahami sebagai pembatasan bentuk kegiatan dalam pendalaman itu sehingga tidak mencakup penangkapan dan penahanan.  Sebaliknya, secara implisit itu juga mencakup penangkapan dan penahanan.
-       Satu-satunya pihak yang memutuskan adalah Kepala BIN.
-       Frase “bekerjasama dengan penegak hukum terkait” juga sangat luas interpretasinya.  Ini akan berpotensi lahirnya rezim intel.
-       Usulan itu sama saja memberi wewenang intel BIN atas perintah Kepala BIN untuk mengambil orang yang dicurigai, tanpa diberitahu tempat dan materi interogasi, tanpa pengacara dan tanpa diberitahukan kepada keluarganya.  Lalu apa bedanya dengan penculikan?
-       Jika RUU ini disahkan, maka akan lahir kembali rezim represif. Penculikan akan terjadi lagi seperti pada masa reformasi atau bahkan lebih dari itu, sebab dilegalkan oleh undang-undang.  Padahal di negara hukum manapun, penangkapan adalah wewenang aparat penegak hukum yakni kepolisian, disamping bahwa penangkapan bukanlah fungsi intelijen.Jika demikian, apa bedanya dengan penculikan? Bahkan ini lebih berbahaya karena dilegalkan oleh undang-undang
-       Berpeluang melahirkan rezim intel, ini ditambah kewenangan penyadapan maka itu akan kembali ke masa  masa kopkamtib


Pasal 41
(1) Pengawasan internal untuk setiap penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh pimpinan masing-masing
(2) Pengawasan eksternal penyelenggara Inetlijen Negara dilakukan oleh komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaukan komisis di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan membentuk Panitia Kerja yang wajib menjaga Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam pasal 27

Kritik
-          Pengawasn model ini tidak kontinu dan permanen.  Itu artinya intelijen bisa out of control.
-          Pengawasan lewat Panja selama ini terlihat lemah dan
-          Ditambah dengan alasan “rahasia intelijen” maka intelijen akan menjadi “tak tersentuh”


Pasal 43
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Kritik
-          Ini berpotensi digunakan untuk membungkam suara-suara kritis


Pasal 45
Setiap Personil Intelijen Negara yang melakukan penyadapan di luar fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kritik
-          Pasal ini tidak bisa mencegah penyalahgunaan penyadapan sebab selama atas perintah Kepala BIN tidak bisa dipermasalahkan.  Apalagi pengertian “dalam rangka fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggaangan” itu sangat luas.
-          Dalam RUU Intelijen ini tidak dibahas sama sekali penyalahgunaan “pemeriksaan aliran dana” dan “Pendalaman”.  Itu artinya penyalahgunaan dalam hal keduanya tidak akan tersentuh dan tidak bisa dipermasalahkan

Melacak Aliran Kutipan Haram 10 Persen Tiap Proyek

Oleh Alfaqir Ilmi · 

Melacak Aliran Kutipan Haram 10 Persen Tiap Proyek
Tuesday, September 20, 2011, 21:40

Badan Anggaran (Banggar) DPR tengah mendapat sorotan tajam. Anggota Banggar diduga terlibat dalam kasus korupsi di dua kementerian, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

HARI ini, Selasa (20/9/2011), empat pimpinan Badan Anggaran DPR telah diperiksa penyidik KPK. Ketua Badan Anggaran Melchias Marcus Mekeng beserta tiga Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir, Olly Dondokambey, dan Tamsil Linrung terkait kasus suap di Kemenakertrans.

Dari pengakuan tiga orang tersangka kasus dugaan suap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masing-masing Sekretaris Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan, Dadong Irbarelawan, serta kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, kepada penyidik KPK, didapat keterangan bahwa ada fee dari proyek itu sebesar 10 persen yang akan dibagikan-bagikan kepada Badan Anggaran DPR serta Kementerian.

Informasi itu diperoleh para tersangka dari mereka yang disebut sebagai ‘orang dekat’ Menteri Muhaimin, yakni Ali Mudhori, Sindu Malik, dan Iskandar Pasojo. Mereka bertemu dengan Dadong dan Nyoman di kantor Kementerian pada April lalu.

Namun baik Ali, Sindu, maupun Iskandar membantah keterangan tersebut. Ali dan Sindu disebut-sebut sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Adapun Iskandar disebut sebagai staf Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung.

Sedangkan uang suap sebesar Rp 1,5 miliar tersebut, kata Dadong kepada penyidik, rencananya akan diberikan kepada Menteri Muhaimin sebagai THR Lebaran. Muhaimin juga membantah tuduhan tersebut dan mengatakan namanya dicatut dalam kasus ini.

Kuasa hukum Dhrnawati, Farhat Abas mengatakan, bukti aliran fee 10 persen ataupun uang hadiah sebesar Rp 1,5 miliar itu berupa pesan pendek yang diterima kliennya dari beberapa orang, di antaranya Ali dan Sindu. Ada juga bukti catatan-catatan kliennya yang juga sudah disita KPK. “Di situ (disebutkan) ada pembagian wajib kepada pengusaha,” kata Farhat.

Nama Banggar tidak hanya dikaitkan dengan kasus dugaan suap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus proyek wisma atlet SEA Games Palembang, aliran dananya juga diduga sampai ke Banggar. “Kami tentu akan melakukan pelacakan sampai ke sana (Banggar) juga,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Rabu, 14 September 2011.

Pada kasus korupsi wisma atlet, KPK telah menetapkan empat tersangka, di antaranya bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris.

Nama anggota Banggar dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ikut terseret dalam pusaran kasus tersebut. Nazar, ketika dalam pelariannya di luar negeri, menyebut beberapa koleganya di DPR ikut menerima uang dari proyek itu. Nama yang disebutnya antara lain anggota Komisi Olahraga Angelina Sondakh, I Wayan Koster, dan Mirwan Amir.

Nazar menyebut ada uang sebesar Rp 9 miliar yang mengalir ke DPR. Uang itu diterima oleh Angelina dan Koster kemudian dibagi-bagikan lagi kepada Mirwan, Anas, dan Fraksi Demokrat. Baik Anas, Angelina, Koster, Mirwan, dan Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa telah membantah semua tuduhan Nazar ini.

Ucapan Nazar itu sejalan dengan keterangan Rosa dan maupun Yulianis, staf keuangan Grup Permai, ketika diperiksa di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rosa dan Yulianis membenarkan adanya aliran dana ke DPR yang diterima oleh Angelina dan Koster. Pada dakwaan jaksa penuntut untuk terdakwa Rosa dan Idris pun disebut ada dana sebesar lima persen dari proyek wisma atlet berbiaya Rp 191 miliar itu yang mengalir ke Senayan.

■  Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49797

Kesepakatan Rahasia di Balik Rekening Gendut Sang Dewan
Tuesday, September 20, 2011, 21:40

Sejatinya dugaan adanya fee untuk oknum Badan Anggaran (Banggar) pada tiap proyek bukanlah sesuatu yang baru. Pada 2010 lalu, Lembaga Informasi Rakyat (LIRA) pernah merilis data sejumlah rekening gendut yang diduga milik sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.

NAMUN data tersebut dianggap hanya angin lalu. Pasalnya, temuan LIRA tersebut sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Presiden LIRA, Jusuf Rizal mengungkapkan, modus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan anggota dewan untuk menumpuk harta kekayaan sejatinya tergolong cara lama.

Anggota DPR yang duduk di Banggar, kata Rizal, diduga kerap melakukan kesepakatan-kesepakatan rahasia dalam memainkan proyek-proyek, baik proyek departemen maupun proyek milik pemda. Kesepatan yang terjalin, bisa langsung dilakukan antara DPR dengan pengelola proyek atau melalui jasa dari pihak ketiga, yakni, para calo yang memiliki akses ke internal DPR maupun swasta atau pemda dan departemen.

Karena itu, setiap ada proyek-proyek pemerintah, banyak pihak yang mengeluh, proses tender yang dilakukan tidak berjalan fair. Soalnya, lanjut JR, proyek pemerintah semuanya sudah dikavling-kavling.

“Dan dari investigasi yang dilakukan LIRA, ternyata semua bermuara di DPR. Ada proyek yang dikavling hingga Rp 50 miliar per paket. Dari paket-paket tersebut, DPR bisa mendapatkan lima persen dari nilai proyek yang ada. Jumlah ini bisa bertambah lagi kalau proyek tersebut melalui pihak ketiga, sehingga jumlahnya mencapai 7 persen,” paparnya.

Dari situ, lanjut Rizal, terlihat jelas unsur abuse of power alias penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota dewan. “Tidak heran, kalau setiap kali ada proyek yang gol, tentu harta kekayaan yang dimiliki anggota DPR akan gemuk luar biasa,” katanya.

Hebatnya lagi, menurut hasil penelusuran LIRA,  anggota dewan saat ini kebanyakan  tidak lagi menyimpan kekayaanya di rekening bank, tapi dalam bentuk aset berupa rumah, apartemen, mobil. Dia juga mengungkapkan, politisi yang ditempatkan di Banggar kebanyakan politisi kawakan. “Mereka merupakan mesin uang bagi partainya,” ujarnya.

■  Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49800

Korupsi Wisma Atlet Meledak, Rekening Angie Membludak?
Tuesday, September 20, 2011, 21:40

Pundi-pundi kekayaan anggota DPR yang namanya disebut-sebut Nazaruddin berkaitan dengan mafia anggaran, melonjak drastis. KPK harus cepat menelusuri aliran dana tersebut.

SALAH satunya, harta kekayaan politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh mendapat atensi khusus. Harta kekayaan yang dimiliki Angelina Sondakh, selama tujuh tahun mengalami kenaikan secara drastis. Sesuai laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) pada 23 Desember 2003, kekayaan Angie, panggilan akrab Angelina Sondakh hanya sebesar Rp 618.263.000 dan 7.500 dolar AS.

Namun, pada 28 Juli 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.155.441.388 dan 9.628 dolar AS. Bahkan, dipastikan harta kekayaan Angie tahun 2011 ini semakin melonjak drastis, termasuk dari harta bergerak dan tidak bergerak, surat berharga serta giro.

Harta tak bergerak, Angie mempunyai tanah seluas 1000 M2 di Kabupaten Bandung. Juga aset tanah dan bangunan seluas 316 M2 dan 160 M2 di Kotamadya Jakarta Timur. Sehingga, harta tak bergerak Angie dengan total sekitar Rp 151.663.000. Namun, harta tak bergerak milik Angie itu melonjak tajam pada Juli 2010, yakni mencapai Rp 2.825.824.000. Sementara harta bergerak Angie tahun 2003 meliputi, dua mobil merk Hyundai Trajet dan mobil merk Toyota Vios, dijual olehnya selepas kurun waktu tersebut.

Sedangkan, harta bergerak Angie selepas tahun 2003 adalah mobil jenis BMW X5, mobil jenis Honda CR-V, mobil jenis Toyota Kijang Innova, motor merk BMW, dan alat transportasi lain bermerk Bombardier.

Namun, 21 Juli 2010 harta bergeraknya mencapai Rp 1.184.000.000. Padahal, 23 Desember 2003 harta bergerak Angie hanya sebesar Rp 377.900.000. Tak hanya itu, Angie juga memiliki surat berharga dan giro atau setara kas. Pada 21 Juli 2010, besaran nilai surat berharga Angie terdiri dari surat berharga tahun investasi 2010 dan tahun investasi 1995 hingga 2004, mencapai Rp 1.210.000.000.

Ditambah giro dan setara kas yang mencapai Rp 770.617.388 dan 9.479 dolar AS hingga 21 Juli 2010. Angka ini semakin meningkat dari jumlah giro yang dimiliki Angie hingga 23 Desember 2003 yang hanya Rp 50 juta dan 7.500 dolar AS.

Direktur Eksekutif Government Watch (GOWA), Andi W Saputra mencurigai harta kekayaan Angelina Sondakh yang berlipat 10 kali lipat. Sehingga, layak diduga sebagai hasil korupsi maupun suap. Semula, pada tahun 2003 Angie hanya memiliki harta senilai Rp 618 juta. Kini, istri almarhum Adjie Massaid itu telah memiliki kekayaan senilai Rp 6,155 miliar.

“Kalkulasinya sederhana saja, kalau ditotal sejak dia menjadi wakil rakyat (2009) hingga sekarang total gajinya sebagai anggota DPR tidak akan sebanyak itu. Penghasilannya, yang bisa melonjak 10 kali lipat ini jelas ada unsur korupsinya,” kata Andi, di Jakarta, Senin (19/9/2011).

Menurut Andi, kekayaan Angie seharusnya tidak sebesar itu, terlebih mantan Putri Indonesia itu belum lama duduk di Komisi Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun, kenyataanya harta kekayaan Angie bisa melonjak tajam.

“Untuk itu, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bisa ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Hal ini merupakan kesempatan untuk membawa Angelina Sondakh menjadi tersangka kasus korupsi,” jelasnya.

Bahkan, Andi mengatakan, jika rumah Angie di Cilandak yang begitu mewah juga patut dicurigai. Apakah memang rumah itu peninggalan dari (almarhum) suaminya dulu, Adjie Massaid atau memang hasil dari Angelina sendiri.

Apalagi, Angie duduk di Banggar DPR, yang selama ini lembaga itu disebut-sebut sebagai ‘otak permainan’ keuangan negara. “Jadi, sebaiknya dari data data LHKPN harus seger ditindaklanjuti KPK dengan seksama. Jangan sampai ditunda tunda. Kalau KPK tidak ingin stigma masyarakat sebagai komisi penakut dan tebang pilih,” pungkas Andi.

■  Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49803

Mirwan Amir dan Apel Malang Itu Sesuatu Banget Yaa…
Tuesday, September 20, 2011, 21:39

Harta kekayaan yang meningkat tajam dalam kurun waktu beberapa tahun tak hanya milik anggota DPR dari Fraksi Demokrat Angelina Sondakh. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir kerap disebut-sebut Nazaruddin menikmati ‘apel Malang’ dalam proyek pembangunan Wisma Atlet, ternyata termasuk sosok bergelimang harta.

DARI data yang dilansir KPK berdasarkan laporan harta kekayaan penyelanggara negara (LHKPN), Mirwan memiliki harta kekayaan senilai total Rp 27.725.500.000. Besaran itu, Rp 25 miliar diantaranya berbentuk surat berharga.

Selain surat berharga, harta suami dari Agnes Widiyasari Rahmani ini juga berbentuk harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Tangerang dan Aceh Besar senilai Rp 960 juta.

Dia juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 1 miliar. Jenisnya, berdasarkan LHKPN yang dilansir KPK, adalah Mercedes Benz keluaran tahun 1996 dan Mitsubishi dengan tahun pembuatan yang sama.

Harta bergerak Mirwan tak hanya berwujud alat transportasi. Pria kelahiran 7 Mei 1961 ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 115 juta. Dia juga memiliki piutang senilai Rp 750 juta. Semua harta kekayaan ini masih mungkin bertambah besarannya saat ini. Pasalnya, harta-harta itu merupakan kekayaan yang dimiliki Mirwan hingga 27 September 2003 silam.

Kekayaan Mirwan memang membuat decak heran banyak pihak, atau bekennya ‘’Sesuatu Banget Yaa’’, . Soalnya, SBY—Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat—hanya memiliki kekayaan senilai Rp 7,6 miliar dan 269.730 dolar AS. Harta ini berupa tanah ribuan meter persegi yang diperoleh dari hibah maupun milik sendiri, barang antik, dan harta kekayaan lainnya.

Melchias Marcus Mekeng, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR boleh jadi memiliki jabatan yang lebih tinggi dari Mirwan Amir yang menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar.

Namun untuk urusan mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan, Mekeng harus menerima dirinya dipecundangi Mirwan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara (LHKPN) yang dilansir KPK, Mekeng memiliki kekayaan senilai Rp 20,7 miliar hingga tahun 2010.

Jumlah ini lebih sedikit sekitar Rp 7 miliar dari harta kekayaan yang dimiliki Mirwan Amir. Namun harta kekayaan Mekeng bukan tak berarti bertambah. Pasalnya, jika dibanding dengan tahun 2006, saat dirinya pertama kali mengisi LHKPN, jumlah pundi-pundi harta Mekeng bertambah sekitar Rp 2 miliar. Hingga tahun 2006, harta kekayaan Mekeng hanya senilai Rp 18,553 miliar.

Harta Mekeng tersebar dalam berbagai wujud. Mulai dari harta tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan di Tangerang senilai Rp 4.430.024.000 hingga Giro dan Setara Kas senilai Rp 477.243.648. Pada tahun 2006, harta tidak bergerak Mekeng yang berupa tanah dan bangunan hanya ditaksir senilai Rp 2.285.301.000. Sementara Giro dan setara kas hanya Rp 106.420.987.

Mekeng juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan harta bergerak lainnya. Alat transportasinya mencapai Rp 1,266 miliar hingga tahun 2010. Bertambah sekitar Rp 100 juta dari yang sebelumnya hanya Rp 1.165.000.000 pada medio tahun 2006.

Alat transportasi Mekeng diantaranya Suzuki TS 120 tahun 1998, Jeep Cherokee tahun 1995, Toyota Alphard tahun 2005, Toyota Camry tahun 2009, motor Honda Tiger tahun 1998 dan Mercedes Benz tahun 1998. Mekeng juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 17,5 juta yang diantaranya logam mulia senilai Rp 13,8 juta. Dia juga memiliki surat berharga senilai Rp 14.496.414.600.

■  Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49806

Pembuktian Terbalik untuk Harta Mencurigakan Anggota Dewan
Tuesday, September 20, 2011, 21:39

Tidak hanya Mirwan Amir dan Melchias Marcus Mekeng yang mendadak melonjak harta kekayaannya. Sesuai laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), harta kekayaan Wakil Ketua Banggar DPR, Olly Dondokambey bertambah hingga sekitar Rp 6 miliar.Data Olly bertambah dari yang sebelumnya hanya Rp 2.402.735.000 pada 2003, menjadi Rp 8.499.454.000 pada tahun 2009.http://monitorindonesia.com/?p=49809

HARTA kekayaan Olly dari harta tidak bergerak, pada kali pertama dia mengisi LHKPN di tahun 2003, hanya mencapai Rp 232.735 juta. Jumlah itu meningkat tajam pada kali terakhir Olly mengisi LHKPNnya pada 2009 silam.

Jumlah harta tidak bergerak Olly yang berupa tanah dan bangunan di Manado dan Minahasa itu, mencapai Rp 5.636.604.000 di tahun 2009. Kenaikan signifikan juga terlihat pada harta Olly yang berupa alat transportasi.

Jika pada tahun 2003 besarannya hanya senilai Rp 400 juta, pada tahun 2009 besarannya meningkat hingga Rp 1.092.850.000. Alat transportasi Olly diantaranya berjenis Nissan Terano tahun 2004, Toyota Innova tahun 2007, Toyota Camry tahun 2004 dan Nissan X-trail tahun 2001.

Selain harta bergerak dan tidak bergerak, Olly juga memiliki Giro dan setara kas senilai Rp 315 juta dan harta lainnya senilai Rp 1,4 miliar yang tidak berubah sejak tahun 2003. Sementara anggota Banggar lainnya, Tamsil Linrung, tercatat melaporkan hartanya terakhir pada tahun 2003. Tamsil tercatat ‘hanya’ memiliki total kekayaan senilai Rp 1,739 miliar pada saat itu.

Tamsil tercatat memiliki tanah dan bangunan di Makassar, Kabupanten Enrekang dan Tangerang dengan total nilai Rp 1,516 miliar. Suami dari Fatimah Zamy ini juga tercatat memiliki transportasi senilai Rp 160 juta. Kendaraan Tamsil antara lain KIA Carnival 2001, motor merk Kawasaki 1998 dan motor Kanzen 2002.

Khusus menelisik harta kekayaan mencurigakan anggota DPR perlu dilakukan terobosan hukum. Salah satu seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerapkan asas pembuktian terbalik kepada bekas pejabat kantor pajak dan Bappenas, Bahasyim Assifie. Pembuktian terbalik pertama kali diterapkan dalam kasus Bahasyim.

Awalnya, PPATK mencurigai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan direkening istri dan dua putri Bahasyim sejak tahun 2004 hingga 2010 yang mencapai Rp 932 miliar. Total saldo di seluruh rekening saat diblokir sekitar Rp 65 miliar. Suatu angka yang sangat fantastis untuk ukuran seorang pejabat kantor pajak sekelas Bahasyim.

■  Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49809

Mereka Beramai-ramai dan Berkali-kali Menghina Kecerdasan Rakyat!

Oleh Morronisme Morron ·

“But don’t tell me you’re innocent,” -“Tapi jangan bilang kau tak bersalah ….. “ “Karena itu menghina kecerdasanku dan membuatku marah,” demikian Al Pacino sebagai Don Corleone muda berkata pelan kepada suami Connie, yang juga adik iparnya dalam babak akhir Godfather (I). Karena pengkhianatan suami Connie itu, Sonny, anak tertua Don Corleone tua yang diperankan Marlon Brando tewas diberondong peluru. Al Pacino memerankan sebagai Godfather menggantikan Don Corleone tua (Marlon Brando) yang meninggal karena serangan jantung sehabis bermain-main dengan cucunya. Transformasi dari seorang yang lugu menjadi seorang Don yang dingin dan cerdas diperankan dengan sangat apik oleh Al Pacino. Tulisan ini dimaksudkan bukan tentang film yang telah memberikan kekayaan baru genre action pada jamannya itu, tetapi adalah ketika berkali-kali kita sebagai rakyat, dihina kecerdasan kita oleh banyak elit-elit politik di negeri ini.
Mereka merasa yakin bahwa dengan mengatakan “tidak bersalah” maka rakyat akan percaya begitu saja. Mereka dengan percaya diri berkata lantang: “mana fakta-fakta hukumnya!” maka rakyat akan serta merta percaya bahwa memang tidak ada tindak kejahatan korupsi yang dilakukannya. Mereka percaya bahwa dengan “mengatur jadwal” kasus mana yang akan disidangkan dan mana yang ditunda untuk kemudian akan menyesaki ruang media, mereka bisa memainkan opini publik. Mereka percaya bahwa dengan mengangkat hal-hal pinggiran maka rakyat akan terlena dan lupa akan kasus pokok yang sebenarnya maha dahsyat itu. Mereka berpikir jika ada tindakan kekerasan atas nama apapun yang sporadis dimunculkan di sana, muncul di sini, maka emosi rakyat akan bisa dikendalikan. Mereka percaya bahwa dengan menunjukkan air mata yang berlinang di depan publik maka rakyat akan bersimpati dan berpihak pada dirinya. Mereka percaya bahwa dengan laku curhat-curhit kesana kemari maka rakyat akan membelanya. Mereka percaya bahwa berita operasi payudara palsu dan bahkan bokong palsunya Melinda Dee akan membuat rakyat melupakan dari mana rekening-rekening yang dikelola oleh Melinda Dee itu berasal. Mereka percaya bahwa dengan cengèngèsan main bola atau menyanyi membuat album saat dirinya gencar diberitakan terbelit kasus mega-korupsi maka rakyat akan melupakan kasusnya. Intinya adalah, mereka-mereka itu telah menghina kecerdasan kita, menghina kecerdasan rakyat!
Seorang petinggi Jepang yang diberitakan telah menerima sejumlah donasi dari wanita keturunan Korea, serta merta kemudian menyatakan mengundurkan diri. Dia tahu adalah sangat tidak elok untuk menghina kecerdasan bangsanya sendiri. Seorang pejabat Jerman yang diduga melakukan plagiat terhadap karya akademiknya, spontan dia mengundurkan diri tanpa harus jumpalitan melakukan ini-itu yang sebenarnya justru akan merendahkan dan menghina kecerdasan rakyat Jerman, rakyat yang diwakilinya.
Tetapi di Indonesia, yang dipertontonkan oleh elit-elit politik yang sedang berkuasa sekarang ini, demi mempertahankan kekuasaannya mereka tidak segan-segan menghina kecerdasan bangsanya sendiri, rakyat Indonesia. Dan kenapa rejim yang tega berkali-kali menghina kecerdasan bangsanya sendiri ini harus dipertahankan? Kenapa rejim yang berkali-kali menghina kecerdasan NKRI ini harus tetap dipertahankan? Atas nama demokrasi? Mereka juga telah menghina kecerdasan rakyat dalam ber-demokrasi!***KNPK

Laporan Kebebasan Beragama Deplu AS dan Sikap Hipokrit

Oleh Revol Ter ·

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kembali meliris laporan tahunannya tentang kebebasan beragama di seluruh dunia pada Selasa (13/9 2011). Laporan tahunan diperlukan berdasarkan peraturan 1998 Kongres AS. Berdasarkan aturan ini, negara-negara yang melanggar kebebasan beragama dapat dikenai sanksi oleh AS.

Penganiayaan terkait agama di beberapa negara disebut memburuk. Dari hampir 200 negara yang dinilai dalam laporan, delapan terdaftar sebagai negara-negara diperhatikan secara khusus (Countries of Particular Concern/CPC): Burma, Cina, Eritrea, Iran, Korea Utara, Arab Saudi, Sudan dan Afganistan.

Berkaitan dengan Indonesia, dinyatakan selama 2010 terdapat 50 serangan terhadap Ahmadiyah dan 75 serangan terhadap umat Kristen.

Laporan tersebut juga mengecam Pakistan karena telah gagal mereformasi undang-undang tentang penghujatan yang digunakan untuk menganiaya umat dari agama minoritas dan dalam sejumlah kasus juga menyiksa kaum Muslim yang mempromosikan toleransi.

Catatan penting kita tentang laporan ini adalah, bahwa AS sesungguhnya telah kehilangan otoritas bahkan sekadar otoritas moral untuk menyoroti palaksanaan HAM di negara-negara lain. Di AS sendiri pelecehan berkaitan dengan agama meningkat, tetapi luput dibahas dalam laporan. Belum lagi meningkatnya gejala Islamophobia terutama pasca Serangan 911, yang tentu saja merupakan pelanggaran HAM.

Jangan lupakan pula rencana pembangunan masjid yang ditolak karena diklaim masih berada di Ground Zero. Belum lagi provokasi murahan yang penuh kebencian terhadap al-Quran oleh pendeta Terry Jones hingga pembakaran al-Quran oleh pengikutnya. Tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah Amerika dengan alasan itu kebebasan berekspersi.Kita juga tentu mempertanyakan sikap diamnya AS terhadap larangan pemakaian pakaian Muslim di beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Belanda, larangan shalat berjamaah di tempat umum di Prancis, termasuk sikap anti Islam kelompok ultranasionalis Eropa yang terus meningkat.

AS tentu makin kehilangan muka bahkan tampak hipokrit dalam masalah penegakan HAM saat mereka membunuh lebih dari satu juta orang di Irak serta ribuan orang di Pakistan dan Afganistan atas nama perang melawan terorisme dan menegakkan negara demokrasi. Lebih buruk mana pelanggarannya kemanusiaannya, pelarangan pendirikan rumah ibadah atau pembunuhan massal yang dilakulkan negara-negara imperialis dunia?

Sikap AS dalam kaitannya dengan Zionis Yahudi juga patut digugat. Laporan itu mengkritik Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dengan tudingan terus mengkampanyekan anti-Semit yang mempertanyakan kebenaran pembantaian Nazi terhadap orang-orang Yahudi pada saat Perang Dunia II. AS juga mengkritik buka-buku teks dan referensi di Saudi disebut-sebut bersifat negatif dan sterotif terhadap Kristen dan Yahudi.

Sebaliknya, pemerintah Paman Sam ini menutup mata terhadap sikap keji zionis Yahudi terhadap kaum Muslim di Palestina. Bahkan saat Gaza dibombardir oleh Zionis Yahudi yang hanya dalam beberapa hari telah membunuh lebih dari 1500 orang rakyat sipil Palestina, 400 di antaranya adalah anak-anak, negara imperialis ini diam seribu bahasa. Bahkan AS menganggap apa yang dilakukan zionis-yahudi ini adalah legal untuk mempertahankan diri. Dimana logikanya penjajah yang menduduki negara lain dikatakan melakukan serangan untuk membela diri?

Sikap hipokrit negara ini (juga negara-negara Barat lainnya) semakin tampak melihat dukungan mereka terhadap rezim-rezim brutal, diktator dan represif di Dunia Islam selama ini. Untuk kepentingan minyak, melindungi Israel dan memberangus gerakan Islam, rezim-rezim brutal seperti Husni Mubarak, Assad, raja-raja Arab, termasuk Moammar Gaddafi dipelihara oleh AS.

Dalam kasus Libya, agen rahasia Badan Pusat Intelijen AS dan Barat, termasuk M16 Inggris, memiliki kedekatan emosional dan bersahabat karib dengan agen intelijen rezim Libya, Moammar Gaddafy. Mereka bekerja sama dalam banyak hal, termasuk penangkapan dan pengiriman pihak-pihak yang dituduh sebagai teroris. Ini tentu memalukan saat Barat sekarang berbalik arah seakan mendukung rakyat dan berbicara tentang HAM dan demokrasi di Libya yang baru. Padahal mereka justru selama ini telah berkerjasama dengan para rezim brutal itu yang bersikap keji terhadap rakyat mereka sendiri.

Laporan ini juga tampak bias, tidak utuh dan tidak komprehensif dengan menutupi banyak fakta-fakta penting lainnya. Dalam kasus Indonesia, misalnya, dilaporkan tentang serangan terhadap Ahmadiyah dan pihak Kristen tanpa dijelaskan latar belakang dan faktor-faktor lain yang menyebabkan penyerangan itu. Dalam banyak kasus serangan terjadi tidak bisa dilepaskan dari arogansi, provokasi dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan pihak Ahmadiyah dan pihak Kristen. Sikap Pemerintah yang tidak tegas juga merupakan pemicu.

Adapun penolakan kaum Muslim terhadap pembangunan rumah ibadah agama lain bukan berarti menolak kebolehan beribadah bagi agama lain. Hal ini adalah dua hal yang berbeda. Buktinya di Indonesia berdiri banyak gereja; di kota-kota besar, di pinggir-pinggir jalan juga terdapat gereja-gereja megah yang sudah ada sejak zaman Belanda. Umat Islam tidak mempersoalkannya. Yang dipersoalkan umat Islam adalah pendirian bangunan gereja yang ilegal, tidak sesuai aturan, dan yang melakukan gerakan-gerakan misionaris atau pemurtadan.

Dalam kasus rencana pembangunan Gereja Yasmin di Bogor, misalkan, terbukti pihak gereja menghalalkan segala cara termasuk dengan cara-cara penipuan (pemalsuan tandatangan warga). Hal-hal seperti ini tidak diungkap.Adanya aksi kristenisasi yang agresif di Indonesia yang berujung pada reaksi umat Islam juga tidak diungkap. Untuk kasus Bekasi, ICG Indonesia (13/01/2011) membeberkan fakta bahwa di pihak Kristen terdapat beberapa organisasi penginjil yang berkomitmen untuk mengkristenkan Muslim juga ada di Bekasi, beberapa didanai dari luar negeri, yang lain murni lokal.

Yayasan Mahanaim, salah satu organisasi neo-Pentakosta yang paling bonafide serta aktif, menjadikan orang-orang Muslim yang miskin sebagai objek pemurtadan. Sebelumnya, Yayasan Kaki Dian Emas, yang dijalankan oleh pendeta yang tadinya Muslim, menggunakan kaligrafi Arab pada sampul-sampul publikasinya, seolah-olah isinya mengenai Islam, dan mewajibkan setiap siswa sekolahnya mengkristenkan sepuluh orang sebagai syarat kelulusan.

Benarkah di Indonesia tidak ada kebebasan beragama? Benarkah di Indonesia pembangunan gereja terhambat? Menurut Kepala Badan Litbang Departemen Agama, Atho Mudzhar pertumbuhan tempat ibadah yang terjadi sejak 1977 hingga 2004 justru meningkat. Pertumbuhan rumah ibadah Kristen justru lebih besar dibandingkan dengan masjid. Rumah ibadah umat Islam, pada periode itu meningkat 64,22 persen, Kristen Protestan 131,38 persen, Kristen Katolik meningkat hingga 152 persen (Republika, 18 Februari 2006). Laporan Majalah Time juga berbicara lain. Dalam tulisan yang berjudul “Christianity’s Surge in Indonesia” (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1982223,00.html) majalah itu menunjukkan gelora peribadahan pemeluk Kristen di Indonesia.

Walhasil, hasil laporan-laporan HAM seperti ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan penjajahan Amerika Serikat. [Farid Wadjdi]

Penetrasi Aktor Politik; Propaganda Ilusi Media Massa

Oleh Reza Andretti Wirawan

Akibat harus memegang etika dan adanya kontrol dari lembaga lainnya, media terpaksa dan kadang-kadang menjadi institusi sosial. Strategi pembangunan yang dicanangkan negara berorientasi kepada dua sisi yakni menciptakan sistem ekonomi pasar yang kondusif bagi arus modal global. Sedangkan satu sisi lainnya adalah tindakan-tindakan politik yang dijalankan secara represif terhadap masyarakat dengan dalih stabilitas nasional sebagai landasan dari pembangunan. Dalam orientasi ini, penguasa yang berada dalam rezim mengambil kesempatan untuk mendapat kemanfaatan untuk pribadi dan kroninya.
Media sebagai cermin bagi publik” adalah mitos yang menyesatkan. Karena, faktanya, media mampu memainkan peran dalam menetapkan agenda-agenda pemberitaan mengenai politik, menentukan apa berita politik yang akan dibahas hari ini, berapa banyak, dalam konteks apa dan untuk kepentingan siapa.
Apakah ada yang salah dengan apresiasi publik yang agresif? Tentu, sekilas, tidak, namun illusi publik adalah problem tersendiri. Di sini ada masalah yang serius dengan negeri ini. Pertama, borjuasi, dengan kekuatan media yang mereka miliki akan terus mengilusi rakyat, membodohi dan mengeksploitasinya – sebagai komoditas politik; kedua, carut-marut perpolitikan Indonesia yang dimainkan oleh para politisi borjuis pasca reformasi, sebagai memori kolektif, belum mampu membuat lompatan kualitatif kesadaran kritis rakyat, akan tetapi justru menjadikan sikap publik yang lebih skeptic dengan jargon-jargon yang sangat illutif.
Dalam perspektif Marxis, masyarakat kapitalis, sebagai suatu keberadaan, diciptakan dan didominasi oleh sebuah kelas. Penciptaan dan dominasi atas struktur masyarakat oleh sebuah kelas ini (dalam hal ini kelas borjuis), tentu tidak hanya pada sebagian lini, tetapi pada keseluruhan entitas. Kelompok pluralis liberal, dengan pemikiran superfisialnya, masih melihat media mampu menjadi alat kontrol dan menjadi pioner dalam memperjuangkan kebebasan berbicara. Tetapi faktanya tidak demikian, dengan mudah media bisa dipaksa untuk berada di arena ideologikal di mana kelas-kelas (juga kelompok-kelompok) tengah bertarung untuk berebut kekuasaan politik. Media akan menjadi alat politik bagi yang menciptakan atau yang membiayainya. Di sini media berperan mengintegrasikan tendensi kultural masyarakat dengan jargon-jargon politik – menjadikannya sebuah ilusi yang sempurna.
Dalam teori Marxis, basis struktur sangat berpengaruh terhadap bangunan suprastruktur. Marxisme memandang bahwa basis ekonomi sangat menentukan corak sosial, kesadaran politik dan corak intelektual. Teori ini, yang juga sering disebut sebagai teori materialis, menegaskan bahwa relasi-relasi ekonomi sebagai penyebab utama dari munculnya fenomena-fenomena sosial. Hal ini juga menandaskan adanya determinisme teknologis terhadap bangunan model politik, sebagaimana telah dikatakan oleh Marx: “The windmill gives you society with the feudal lord: the steam-mill, society with the industrial capitalist; Kincir angin menyajikan masyarakat dengan tuan feodal: mesin uap, menyajikan masyarakat dengan kapitalis industrial” (The Poverty of Philosophy, 1847).
Media massa, hari ini, terkait dengan kecanggihan format teknologi media,  telah menjadi industri budaya yang mampu menggiring perspektif politik publik ke arah yang diinginkan. Ini, secara teoritik, menegaskan bahwa  konten dan makna-makna yang dibawa melalui media ditentukan oleh basis ekonomi dari organisasi yang menciptakan – atau yang membiayai mereka. Akibatnya, organisasi media komersial harus melayani keperluan pengiklan (pemilik modal) dan harus memproduksi penonton yang maksimal. Mau tidak mau lembaga media yang dikendalikan oleh organisasi-organisasi politik dominan tersebut cenderung akan mempragmatismekan publik, atau, menggiring publik ke arah “konsensus” yang akan menguntungkan mereka.
Di sini kesesatan mitos dari ilmu-ilmu sosial – yang “percaya” bahwa suara media massa adalah suara yang “bebas nilai – harus diekspos”.  Marxisme, dalam perspektifnya mengenai media massa, jelas akan terus mendekonstruksi mitos ini. Marxisme menyuguhkan sebuah perspektif yang faktual, bahwa ada kepentingan ekonomi dan politik dalam lembaga media. Hal yang menyolok ini telah terjadi di Metro TV akhir-akhir ini, yakni sorot kesenjangan sosial dalam representasinya, diarahkan untuk mengekspos “kearifan” Surya Paloh untuk menjadi sebuah diskursus baru dalam politik. Tidak hanya itu, di berbagai momentum politik, Metro TV juga dibeli untuk kepentingan para petarung pada pemilihan kepala daerah. Sama persis dengan TV One yang dimiliki oleh Abu Rizal bakrie, di tengah situa politik nasional sedang riuh dengan banyaknya dugaan kasus suap dan korupsi, Abu Rizal Bakrie dan kader parta yang dipimpinnya nyaris tidak tersentuh sama sekali dengan pemberitaan miring mengenai hal tersebut.
Sehubungan dengan keberhasilan dan perilaku repressif media dalam membangun diskursus baru yang ilusif, – yang juga telah dilakukan oleh para politisi lain di banyak momentum politik,  politik media terbukti bisa menjadi jalan instan menuju kekuasaan, atau setidaknya, untuk membangun posisi tawar politik dalam rangka membangun kekuasaan modal. Langkah-langkah dari kelas sosial tertentu untuk menguasai media dan menguasai interpretasi penonton terhadap teks-teks media terbukti telah menjadi manuver politik yang trendy. Politik media juga telah berhasil mengilusi publik, mengganjal kesadaran kritis publik mengenai ada tidaknya kesatuan antara frase dan realitas.
Sampai kapan politik media menjadi menuver yang trendy? Di sinilah, secara bersamaan, bisa dimunculkan juga pertanyaan yang serupa:  sampai di mana kekuatan-kekuatan politik revolusioner mampu dan mau membongkar kebobrokan cara-cara ini?
Sebenarnya untuk memahami langkah-langkah politik dari para politisi borjuis yang menipu dan membodohi publik bukanlah pekerjaan yang perlu ketrampilan atau analisa tinggi. Ketidaksesuaian antara frase dan realitas dari para politisi borjuis mulai pasca “reformasi” hingga sekarang adalah bukti nyata, hal tersebut seharusnya menjadi sesuatu yang mampu meningkatkan kesadaran kritis publik. Kita semua tahu bahwa proses pemberitaan media massa yang cenderung menganngkat dan menjatuhkan kelompok tertentu tidak pernah bergerak ke mana-mana kecuali menuju ke proses “demokratisasi” yang sangat becek.
NARASUMBER :  A. Shofielwidad Azzaki dlm kompasiana.com edisi 21 september 2011

@ muncul berita @

Oleh Irwan Djamaluddin

K isruh negeri diurus penipu
E mbahnya dipuja sebagai pemandu
M enyusup dalam gerak pembaharu
A nak buahnya bertabur di setiap penjuru
L agaknya juga sebagai tuan-ku
I ndonesia raya kuyu dan layu
N egeri boneka dipandu hantu
G egap berkata dungu berlaku
A mbil sejuta tebar seribu
N estapa bangsa hasil pemilu

D ulu kopral jono sanjungan dalam lagu
A khir-akhir ini jendral pun seperti benalu
N egeri dirampok pelakunya tak dibelenggu

K omanadan menyalahkan prajurit yang keliru
E konomi rakyat semakin tak menentu
B eli helikopter tanpa senjata berpeluru
O plos dan mengemplang deras menderu
B erbagai skandal jadi es batu
O mongan penjilat bukan tabu
L antaran kalap langkah serba kaku
A presiasi tinggi untuk sekutu
N ama-nama pengemplang dibeku

Y akni sama dengan yaitu
A nak sendiri ikut menyaru
N egeri berhias pedih dan pilu
G alau dan kacau tak menentu

J elas maling kok dibilang bukan
A palagi yang mau dikedepan
U rutan nya pasti kok berantakan
H ari-hari siang dalam kegelapan

L ihat lah bulan indah menerangi
E lok rupanya banyak dipuji
B urung pungguk rindukan negeri
I ndah berbangsa tak dikhianati
H idup sejahtera tanpa korupsi

B elum tuntas masalah yang jelas
E kor dan kepalanya hilang tak berbekas
S egera muncul pula kisah nan buas
A i u e o-nya semakin tak pas
R iuh rendah kabar berbias

L ama dan panjang menyesak nafas
A anak negeri galau terhempas
G erakan api revolusi membuang ampas
I ndonesia Baru kokoh bernaas

-------------------------*****
Minggu ke 12 catatan ke 1,  22  September 2011
irwan djamaluddin

@ agenda mendesak @

Oleh Irwan Djamaluddin ·

S indir tegur kritk demo hujat telah bertabur
E ngkau yang berkuasa tak sedikitpun kendur
L akumu semakin takabur tak gentar terkubur
A nak buahmu diganti bukan berarti dosamu lebur
M anejemen salah urus berangkat dari niat tak luhur
A nggaran negara lenyap terbubur
T ikus dan kucing garong semakin subur
K ongkalingkong merampas hak bangsa tergusur
A dat, agama dan hukum menjadi nganggur
N ista perkasa mengurus negeri secara ngawur

I ni negeri kita bersama untuk sejahtera
N ampaknya didomonasi para drakula
D agang sapi elit penguasa kasat mata
O rang yang baik disingkirkan begitu saja
N ama pencuri diselamatkan dengan dusta
E leminasi kebusukan harus dengan kata dan senjata
S eluruh elemen harus bersatu melawan pendusta
I ndonsia raya kita bangkitkan bersama
A gar kita tak jadi babu diantara bagsa-bangsa

-------------------------*****
Minggu ke 12 catatan ke 2,  23  September 2011
irwan djamaluddin

Catatan Sang Bayangan

Oleh Alfaqir Ilmi

Puisi Diky Chandra : Catatan Sang Bayangan

Para Tokoh Garut datang ke Gubernur minta supaya jangan ada pengangkatan Wakil Bupatipt baru. Tapi yang lucu Bupatinay ter kesan malah setuju. Inimah benar-2 dagelan. Memang tepat sekali tidak perlu ada Wakil Bupati, biar kalau ada kahayang lebih bebas tidak ada yang mengingatkan dan ngawasi. Yang lebih tidak ngerti lagi para Tokoh kenapa tidak protes dan paksa Diky utk memberikan keterangan dia mundur krn melihat ketidak beresan dibi rokrasinya (penyelewengan ? seperti tersirat dalam puisi Diky Chandra “Catatan Sang Bayangan“) , jelaskan ketidak beresannya apa ? Biar rakyat Garut tahu apalagi Diky dipilih langsung oleh rakyat. (Agus Sugandhi : sugandhi_agus@yahoo.com, g2w_garut@yahoo.co.id)
Catatan Sang Bayangan

Saat ini aku hanyalah bayangan

Yang kadang muncul namun lebih sering tidak
Yang kadang diperlukan namun sering terlupakan
Yang kadang diperhatikan namun lebih banyak diabaikan
Saat ini aku hanyalah bayangan
Yang sering melihat keindahan namun tak mampu menjamah
Yang sering melihat kemunkaran namun tak mampu melawan
Yang sering merasakan kepalsuan namun tak mampu meluruskan
Saat ini aku hanyalah bayangan
Yang tak banyak ulah namun tetap kena makian
Yang coba mengalah namun tetap kena cercaan
Yang telah berkorban namun lantas terkorbankan
Walaupun aku bayangan
Pantang bagiku mundur sebelum waktunya
Sedahsyat apapun badai menghadang
Sekeras apapun ombak menyapu
Aku pantang mundur sebelum waktunya
Namun Bayangan punya Harapan
Namun Bayangan punya Keinginan
Namun Bayangan punya Harga diri
Harapan yang sulit terwujud karena aku hanya bayangan
Keinginan yang terhenti pada pengharapan panjang karena aku hanya bayangan
Bahkan sering harga diriku jatuh karena ulah”nya” yang tahu ada bayangan diri”nya” namun seringkali lupa kalau “ia” punya bayangan.... atau bahkan sengaja melupakan
Aku sang bayangan banyak mendengar tangisan
Aku sang bayangan banyak merasakan napas kemarahan
Aku sang bayangan banyak melihat ketidak adilan
Namun bayangan hanyalah bayangan
Yang tak bisa disentuh dan tak mampu menyentuh
Aku harus lepaskan diri dari”nya”
Aku harus menjadi manusia
Aku putuskan untuk mundur dengan harapan :
“Ia” tak merasa dibayang – bayangi
“Ia” tak lagi ragu melangkah
“Ia” tidak terlena pada hawa nafsu dan
“Ia” tak lagi memikirkan dirinya sendiri
Semoga “ia” sadar, bahwa banyangan”nya” bisa setiap saat bicara
Bisa setiap saat marah bila “ia” tak merubah langkahnya
Karena kini bayangan”nya” telah menjadi manusia
Yang mampu bicara, yang akan mengawasi”nya” sebagai manusia..
bukan sebagai bayangan”nya” yang bisa ia acuhkan
bukan sebagai bayangan”nya” yang bisa ia lupakan
bukan sebagai bayangan”nya” yang bisa ia bodohi
Garut, 2011
Dicky chandra http://is-is.facebook.com/notes/dick...50444123299256

@ Istrahat @

Oleh Irwan Djamaluddin

N anti akan terjadi lah itu
G oro-goro kan menderu
O rang tak tahan membisu
P erlawan keras akan berlaku
I ndonesia jaya senantiasa diseru

D emokrasi adalah rakyat yang berdaulat
O mong kosong tabiat para penjilat
E legi perjuangan tak pernah istrahat
L ihat lah nanti siapa yang akan jadi ulat
O ngkos sosial memang harus ditanggung darurat
E nggak percaya lihat saja kelakuan si bangsat

D ari dulu ngomongnya itu-itu
I ntrik dan tipu senantiasa berllku

D agang sapi teknologi tipu menipu
U ang negara dihembat jadi abu
N iat buruk berbuah hantu
I tu lah kisah negeri bernasib sendu
A manah sebagai permainan dadu

M engagungkan material meremehkan spritual
A qal sehat tak dipakai bernafsu bengal
Y ang penting diri untung orang lain biarlah sial
A lasan itu lah harus kita lawan sebagai amal

-------------------------*****
Minggu ke 12 catatan ke 3,  25 September 2011
irwan djamaluddin

@ darah @

Oleh Irwan Djamaluddin ·

ledak merambah
darah  bersimbah
drakula berulah
salah menyalah

kelam itu semakin gundah
drakula pesta darah
diatas lembah serapah

serapah tumpah menyampah
drakula mengalihkan masalah
masalah menternak masalah
memanen darah bersimbah

amanah semakin bernanah
tanah air banjir darah
rasa kasih telah punah

-------------------------*****
Minggu ke 12 catatan ke 4,  25 September 2011
irwan djamaluddin

"You gotta make the money first"

Oleh Alfaqir Ilmi · 

"You gotta make the money first"
Selasa, 15 Maret 2011 | 02:02:00

"In this country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power." Ucapan Tony Montana (Al Pacino) dalam film Scarface (1983) besutan sutradara Brian De Palma, itu seakan menyimpulkan hubungan erat antara uang dan kekuasaan. Kekuasaan dan uang. Lantas, apa hubungannya dengan keluarga Tanoesoedibjo di Indonesia?

Jelang final Piala Dunia 2010, Spanyol kontra Belanda. Minggu tengah malam, 11 Juli 2010, hiruk-pikuk manusia di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lima layar ukuran lima meter, proyektor menyorot layar, pada setiap sisi tenda yang terpasang di halaman rumah itu. Empat televisi layar datar juga ada. Presiden, personil kabinet, para undangan bersiap nonton bareng. Kudapannya: soto, siomay, dan banyak lagi.

Para pejabat dan pengusaha berkerumun. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng dan pemilik PT. Media Nusantara Citra (MNC) Hary Tanoesoedibjo datang duluan. Hary tampak sumringah. Andi dan Hary saling tegur. Di beranda yang sama, ada Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Jaksa Agung (saat itu) Hendarman Supandji, dan Kepala Polri (saat itu) Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Hary kelihatan senang ada dalam kerumunan pejabat. Stasiun televisi milik dia, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), menayangkan langsung Final Piala Dunia 2010. Pertanyaannya, apa kepentingan Hary ada dalam "Ring I" negeri ini?

Para wartawan saksama mengamati polah para pejabat di situ. Salah satu yang membetot mata, apa yang terjadi antara Hary dan Hendarman. Saat itu, media massa ramai memberitakan kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang tengah diusut oleh Kejagung. Kakak Hary, Hartono Tanoesoedibjo, belum genap sebulan (ketika itu) dicap sebagai tersangka, dalam posisinya sebagai Komisaris Utama PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), operator Sisminbakum. Bareng dengan penetapan tersangka Hartono, mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, juga dibalut stempel tersangka kasus itu.

Tepat empat hari setelah acara nonton bareng, 15 Juli 2010, adalah jadwal penyidik Kejagung memeriksa Hartono Tanoesoedibjo, dalam kasus korupsi Sisminbakum yang diduga merugikan negara Rp420 miliar itu. Bisa ditebak, Hartono ´diistimewakan´ dibandingkan dengan Romli Atmasasmita dan Syamsudin Manan Sinaga. Romli dan Syamsudin masuk bui, Hartono lenggang kangkung, jauh dari jeruji besi. Wow, ada apa ini? Sihir Piala Dunia-kah penyebabnya?

Lunturnya prinsip persamaan perlakuan di muka hukum menjadi poin yang disorot dalam kasus yang melibatkan konglomerasi keluarga Tanoesoedibjo. Pada Juni 2010, Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyuarakan hal itu dalam catatan hukum atas perkara yang melibatkan Yohanes Waworuntu, mantan direktur PT SRD.

Ketika itu YLBHI bersikap, "menekankan pada proses hukum yang adil terhadap semua pihak yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi tersebut dan mempertanyakan tentang mengapa dalam penyidikan dan persidangan, jaksa tidak menelusuri aliran dana Sisminbakum tersebut. Hingga saat ini YLBHI melihat belum ada tindak lanjut pemeriksaan dari Kejaksaan Agung, terhadap orang-orang yang disebut-sebut dalam dakwaan dan tuntutan JPU, yaitu perihal permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi di kasus Sisminbakum."

Hipotesis publik pun mengemuka. Hal yang disorot adalah, sejauhmana penegak hukum berani bertindak adil dan tegas dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak yang kuat secara ekonomi dan politik. Ya, keluarga Tanoesoedibjo memegang imperium bisnis yang merentang dari bisnis investasi, media massa, dan sebagainya. Khusus untuk kasus Sisminbakum, sejarahnya, PT SRD yang dipegang oleh Hartono, menguasai operasional sistem pendaftaran badan hukum secara online di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Perkembangan terakhir kasus Sisminbakum, "hasil kajian tim penyidik Sisminbakum sudah selesai dan sudah diplenokan di tingkat direktur dan Jaksa Agung Muda (JAM)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Noor Rachman, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (10/3).

Sementara kasus Sisminbakum masih berlanjut penyidikannya, sejumlah kasus hukum juga menyelimuti imperium Tanoesoedibjo, baik di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sampai kasus pidana penyiaran.

Beranikah penegak hukum negara ini untuk adil dan tegas terhadap mereka yang kuat ekonomi dan politik? Direktur Eksekutif Indonesia Court Monitoring (ICM), Tri Wahyu KH, Kamis (10/3), kepada primaironline.com, mendesak penegak hukum untuk berani adil dan transparan dalam mengungkap kasus yang menjerat para pengusaha. "Jangan saling melindungi, saling memberi keuntungan," kata Tri Wahyu.

(aka)
http://www.gresnews.com/berita/sorot/you-gotta-make-the-money-first-bagian-i

Sisminbakum: datang, ambil, blokir!
Selasa, 15 Maret 2011 | 02:11:00

BOLEHLAH dibilang, kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) merupakan perkara seksi yang berada di papan atas perjalanan hukum bangsa ini dalam kurun setahun terakhir. Nilai duitnya, kerugian negara, ditaksir Rp420 miliar. Pihak yang terlibat: para pejabat dan eks pejabat, pengusaha.

Sejarah Sisminbakum begini. Pada 1999, International Monetary Fund (IMF) mensyaratkan, dalam Letter of Intent (LoI) semasa Presiden Gus Dur, percepatan pendaftaran badan hukum perusahaan di Indonesia, yang berada di bawah kewenangan Departemen Kehakiman dan HAM (saat itu).

Menteri saat itu Yusril Ihza Mahendra mengusulkan modifikasi Sisminbakum. Semula sistem ini manual. Namun disulap menjadi sistem teknologi informasi (IT). Saran itu diterima oleh Presiden.

Sejak saat itu Sisminbakum mulai dipersiapkan. Proses pengesahan badan hukum perusahaan ini di bawah kewenangan Administrasi Hukum Umum (AHU). Rencana perubahan sistem itu pertama kali dilempar pemerintah saat Dirjen AHU, Prof Romli Atmasasmita (saat itu) bertemu dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Konsep Sisminbakum kemudian diterima oleh calon penggunanya. Pada 8 November 2000 Direktorat Jenderal AHU menunjuk dua operator Sisminbakum, yakni PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) dan Koperasi Pengayoman Pegawai Kehakiman (KPPDK). Di kantor Dirjen AHU, penandatanganan kerjasama itu dilakukan.

PT SRD diwakili oleh Direktur Utama Yohanes Waworuntu, sementara KPPDK diwakili Ketuanya Ali Amran Djanah. Suasana meriah. Turut hadir Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hary Tanoesoedibjo dan Hartono Tanoesoedibjo. Apa peran keduanya?

Hartono hadir sebagai salah seorang komisaris PT SRD. Lewat anak perusahaan PT Bhakti Investama, yakni PT Bhakti Aset Management (BAM), terbentuklah PT SRD di bawah kendali Hary Tanoesoedibjo.

Disepakati, PT SRD mendapat 90 persen dari total biaya penggunaan jasa. Sisahnya 10 persen masuk kantong KPPDK. Dalam butir kesepakatan, SRD juga diminta menyerahkan seluruh fasilitas yang dibangun setelah 10 tahun. Terhitung dari tanggal 31 Januari 2001 Sismibakum beroperasi. Presiden Megawati Soekarnoputri meluncurkan sistem ini.

Kecepatan akselerasi Sisminbakum berhenti di tahun 2008. Kejaksaan Agung, melalui penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), menetapan Romli Atmasasmita sebagai tersangka. Proyek ini dituding sebagai praktik korupsi.

Dari penyidikan jaksa ditemukan dugaan korupsi proyek Sisminbakum. Modusnya adalah dengan menaikkan biaya pokok pembuatan badan hukum menjadi 300 persen dari ketetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Semua biaya pembuatan Sisminbakum dipatok, dari semula Rp200 ribu menjadi Rp1,35 juta.

Tak tanggung-tanggung, total kerugian negara dalam proyek ini hingga Rp420 miliar. Total itu didapat dari jumlah pendaftar selama 7 tahun. Sebagian besar dari total itu, yakni 90 persen mengalir ke PT SRD. Pada tahap pertama penyidik menetapkan lima tersangka. Yakni, tiga mantan Dirjen AHU Romli Atmasasmita, Samsuddin Manan Sinaga dan Zulkarnain Yunus. Direktur Utama PT SRD Yohanes Waworuntu dan Ketua KPPDK Ali Amran Djanah juga masuk dalam gelombang pertama.

Baru dua tahun kemudian, tanggal 24 Juni 2010, Hartono resmi ditetapkan sebagai tersangka. Media geger. Pasalnya, saat ditetapkan sebagai tersangka, Hartono diduga kabur ke Singapura. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, Hartono pergi satu hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Pada pemeriksaan pertama tanggal 1 Juli 2010, Hartono mangkir. Ia menyatakan sedang berobat di Singapura. Baru pada 15 Juli 2010, Hartono hadir. Namun ia tidak sendiri.

Pemeriksaan itu gaduh. Bukan karena kakak bos PT Media Nusantara Citra (MNC) itu diperiksa. Gaduh justru karena terungkapnya pertemuan antara Jampidsus M Amari dengan Hary di Kejaksaan Agung, tepat saat Hartono diperiksa. Alhasil Hartono tidak ditahan seperti tersangka lain seusai diperiksa.

Sisminbakum ini merembet menjadi persoalan lain, utamanya ketika Sisminbakum dipergunakan untuk kepentingan yang diduga menyimpang dari tujuan pendirian sistem itu.

Berdasarkan penelusuran dokumen oleh primaironline.com, pekan lalu, dalam surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Umum, Nomor AHU. AH.03.04-03 tertanggal 19 Januari 2011, yang ditujukan kepada Deputi Menteri Sekretaris Negara, disebutkan bahwa Sisminbakum pernah disalahgunakan untuk memblokir akses pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Siti Hardiyanti Rukmana. Perintah pemblokiran ini dilakukan oleh Hary Tanoesoedibjo kepada Yohanes Waworuntu.

"Pihak Hary Tanoeseodibjo melalui notaris Bambang Wiweko memberikan kuasa kepada Yohanes Waworuntu, Direktur PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD) yang mengendalikan secara teknis sistem pendaftaran badan hukum pada saat itu, (pengelolaan teknis ini jadi obyek penyidikan Kejagung dan belakangan kasus ini dikenal sebagai kasus Sisminbakum membuat beberapa pejabat/orang menjadi tersangka, terdakwa hingga terpidana) untuk memproses permohonan perubahan pemegang saham dan pengruus perseroan melalui akta nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang akhirnya menerbitkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C 07564 HT.01.04 Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005. Jadi surat itu tidak melalui proses pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengubah anggaran dasar perseroan. Penegasan itu disampaikan kepada tim independen oleh Zulkarnaen Yunus (Dirjen AHU), Syamsudin Manan Sinaga (Direktur Perdata), Budiharjo (Kasubdit Badan hukum) dan menurut pengakuan Yohanes Waworuntu Direktur PT SRD dirinya melakukan hal tersebut atas perintah Hary Tanoeseodibyo," demikian surat Dirjen AHU Aidir Amin Daud, sebagaimana dikutip, Jumat (11/3).

Surat ini menanggapi permintaan Setneg yang mendapat pengaduan masyarakat. Tepatnya permintaan dari Direktur dan Wakil Direktur TPI Nomor 056/DIR-TPI/XI/2010 tanggal 18 Oktober 2010, perihal keberatan mengenai perubahan nama TPI menjadi MNC TV.

Aidir menyatakan, kajian tim Kemenkumham merupakan dasar dikeluarkannya surat 8 Juni 2010 yang menyebut SK Menkumham tahun 2005 soal pendaftaran hasil RUPLSB 18 Maret 2005 adalah cacat hukum. Jawaban yang sama juga sudah disampaikan dalam tanggapan pencabutan gugatan tata usaha negara yang diajukan PT Media Nusantara Citra.

"Kekeliruan dalam menerbitkan surat keputusan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia telah dikoreksi dan diralat beserta segala akibat hukumnya," ujar Aidir.

Mengenai perubahan nama TPI menjadi MNC TV, dalam arti mengubah nama perseroan (PT), maka perubahan nama perseroan tersebut wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Menkumham, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang dalam hal ini Direktur Jenderal AHU dapat memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan apabila permohonan akta perubahan anggaran dasar perseroan telah memenuhi ketentuan UU maupun syarat administrasi lainnya," jelasnya.

Kendati demikian, Aidir menggarisbawahi, bahwa antara Tutut dan Hary Tanoe belum pernah meminta persetujuan perubahan nama itu. Setiap akses perubahan anggaran dasar TPI masih ditutup DIrjen AHU lantaran ada sengketa di PN Jakpus terkait gugatan Tutut kepada PT Berkah Karya Bersama.

Diwawancarai terpisah mengenai perkara korupsi dan penyimpangan penggunaan Sisminbakum oleh primaironline.com, pihak keluarga Tanoesoedibjo membantah melakukan korupsi dalam kasus sistem administrasi badan hukum.  Pihaknya juga mengaku tak punya kuasa dalam mempengaruhi pejabat termasuk aparat penegak hukum.

Kuasa hukum Hartono Tanoesoedibjo, Andi F Simangunsong, kepada primaironline.com, Jumat (11/3), berkata, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah tidak memiliki alasan lagi dalam memperkarakan Hartono. Pasalnya, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan Romly Atmasasmitha menjadi dasar, bahwa saat peristiwa pembagian keuntungan dalam Sisminbakum terjadi belumlah dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Bukan keuangan negara," ujar Andi.

(aka)
http://www.gresnews.com/berita/sorot/sisminbakum-datang-ambil-blokir-bagian-ii

Siapa berbohong di Pengadilan?
Selasa, 15 Maret 2011 | 02:23:00

DARI perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) menjalar ke perebutan saham Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Bom panas ada di tangan Pengadilan.

Pihak Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut menilai Hary Tanoesoedibjo suka menghalalkan segala cara untuk mendapat keinginannya, terutama dalam sengketa kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

Kuasa hukum Tutut, Hary Ponto, menduga terdapat kebohongan yang dilakukan pemilik PT Media Nusantara Citra Tbk itu dengan tujuan ingin meraup untung banyak dalam proses go public di pasar modal. Caranya, dengan menggunakan status selaku  perusahaan yang memiliki banyak televisi di Indonesia.

"Ini kan clear semua untuk MNC. Jadi mereka waktu go public bisa mencapai Rp4,5 triliun. Jadi memang dia (Hary Tanoe) membereskan utang sampai mengambil alih secara melawan hukum TPI supaya ada benefit  lebih jauh. Ada kepentingan, bahwa ada RCTI, ada Global TV dan ada TPI di bawah MNC semua, itu membuat MNC jadi seksi kan," kata Hary Ponto, kepada primaironline.com, Kamis (10/3).

Padahal, kata dia, untuk TPI jelas terdapat sengketa kepemilikan saham yang sudah berlangsung sejak lama dengan PT Berkah Karya Bersama (BKB). Hary mengatakan, sengketa ini dimulai jauh sebelum penawaran umum  saham perdana PT MNC di pasar modal dan tindakan PT BKB memindahkan 75 persen saham yang direbut  dari Tutut kepada MNC.

Hary menegaskan sengketa ini sudah muncul terkait dengan pelunasan utang TPI yang dilakukan oleh PT Berkah Karya Bersama (BKB) milik Hary Tanoesoedibyo. Tutut sendiri memiliki utang senilai US$55 juta. BKB menawarkan pelunasan utang itu.

Untuk melunasi itu, dibuatlah Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 guna menyelesaikan utang-utang TPI saat dimiliki Tutut. Dalam perjanjian disebutkan, ada tiga opsi untuk menyelesaikan utang.  Pertama, tawaran pemgambilaihan saham Tutut di TPI. Kedua, BKB menawarkan utang diselesaikan dengan nilai Rp630 miliar. Ketiga,  sebanyak 75 persen saham Tutut dibeli BKB senilai Rp210 miliar.

Pada akhir 2004 sudah ada pembicaraan. Tutut mengatakan bakal mengganti seluruh utang-utang yang dibayarkan oleh PT BKB berikut bunga. "Tetapi secara tiba-tiba BKB mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 18 Maret 2005 dengan mengaku mendapat kuasa dari Tutut bahwa kepemilikan 75 persen  saham dialihkan," kata Hary.

Hary menjelaskan, sebelum RUPSLB tanggal 18 Maret 2005, Tutut dan pemegang saham lainnya yakni PT Tridan Satriaputra Indonesia, PT Citra Lamtoro Gung Persada, dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi mengadakan RUPSLB tertanggal 17 Maret 2005 yang tujuannya untuk merombak jajaran direksi dan dewan komisaris TPI.

Keputusan tersebut kemudian dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM melalui fasilitas sistem administrasi badan hukum (Sisiminbakum) Departemen Hukum dan HAM. Tapi, fasilitas tersebut tidak dapat diakses sehingga anggaran dasar sebagaimana RUPSLB 17 Maret tidak dapat dimasukan. Anehnya, anggaran dasar hasil RUPSLB 18 Maret yang diajukan BKB dapat diproses dalam Sisminbakum.

Dalam gugatannya dengan nomor 10/PDT.G/2010/PN. JKT. PST, mewakili Tutut, Hary menggugat PT BKB telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada intinya, gugatan terkait dengan penggunakaan kuasa tidak sah dalam RUPSLB yang mendelusi saham Tutut serta adanya pemblokiran akses sisminbakum.

Perkara ini sendiri, menurut Hary, sudah menjelang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Pada pekan depan, Kamis (17/3) para pihak diminta memberikan kesimpulan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Namun ada yang janggal dari Hary Tanoe dalam perkara ini. Menurut Hary Ponto, dalam kesaksiannya Hary Tanoe telah melakukan kebohongan di pengadilan. Biaya yang sudah dikeluarkan saat mengelola TPI dan membayarkan utangnya Tutut diklaim sudah mencapai US$ 80 juta. Padahal, Hary Ponto memastikan bahwa PT BKB sendiri pernah mengirim surat secara resmi pada Januari 2005 bahwa biaya yang dikeluarkan hanya Rp623 miliar sudah termasuk dengan bunga.

Selain itu, PT BKB juga sudah pernah mengklaim bahwa terdapat kemungkinan kerugian yang perlu diganti sehingga angkanya berubah menjadi Rp680 miliar untuk total seluruhnya. Pada akhirnya PT BKB menawarkan lagi bahwa ongkos yang dikeluarkan adalah Rp630 miliar. Meskipun, berdasarkan penilaian Tutut biaya yang dikeluarkan BKB hanya Rp363 miliar ditambah US$10 juta

"Bagimana mereka bisa mengatakan pengeluarannya itu semua 80 juta USD. Ini kan equal dengan Rp800 miliar," kata Hary. "Untung keterangan Hary Tanoe tidak di bawah sumpah, kalau di bawah sumpah saya laporkan ke polisi dia," jelas Hary.

Terkait blokir Sisminbakum, Hary Tanoe juga mengaku tidak mengenal PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD). Padahal, menurut Hary Ponto, Komisaris PT SRD Hartono Tanoeseodibyo adalah kakak dari Hary Tanoe.

Hary Ponto melanjutkan, keterkaitan Hary Tanoe dengan Sisminbakum ini erat. Foto-foto yang dirilis oleh mantan Direktur Utama PT SRD Yohanes Waworuntu menunjukan bahwa hubungan dekat tersebut. "Foto-foto peresmian sisminbakum itu menunjukan Hary Tanoe ada disitu, Hartono ada di situ," jelasnya.

Namun, ia maklum jika kini Yohanes Waworuntu mencabut intervensi dalam perkara ini karena ada pengaruh dari keluarga Tanoe. Apalagi, menurut Hary Ponto, saat ini Yohanes sedang dipenjara dalam kasus Sisminbakum.

"Ya itu memang kalau di tesimoniya kan ada rekaman si Yohanes, dia pernah bikin press conference bahwa dia yang dikorbankan segala macam. Memang mungkin saja ada deal-deal dan bisa kita maklumi bahwa kemungkinan itu bisa terjadi," jelasnya.

Menanggapi tudingan Ponto, kuasa hukum PT Berkah Karya Bersama (BKB) Andi F. Simangunsong yakin menang di pengadilan. Sebab sudah ratusan bukti diajukan ke persidangan.

"Juga PT Berkah sudah membutkikan bahwa di tahun 2006 PT Berkah sudah mengalihkan kepemilikan TPI kepada MNC. BKB juga mmebuktikan bahwa di tahun 2007 MNC sudah melakukan IPO dengan pengumuman di koran dan public expose. Jadi PT Berkah sudah melaksanakan kewajiban dan membayar harganya," ujar Andi, Jumat (11/3).

(aka)
http://www.gresnews.com/berita/sorot/siapa-berbohong-di-pengadilan-bagian-iii

Kronologi sengketa TPI
Selasa, 15 Maret 2011 | 08:57:00

Kronologi sengketa TPI Berdasarkan catatan Primaironline.com

PT Crown Capital Global Limited gugat paillit TPI Pertengahan 2009
PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) karena dinilai belum membayar surat utang (obligasi) senilai  53 juta USD kepada PT Crown Capital Global Limited selaku pemegang hak tagih piutang tersebut.

Menurut PT Crown, TPI memiliki surat utang yang diterbitkan pada tahun 1996 dengan masa berlaku 10 tahun sehingga sudah jatuh tempo pada 24 Desember 2006, namun tidak kunjung dibayarkan. PT Crown menjadi kreditur TPI karena telah membeli surat utang tersebut dari pemegang sebelumnya, yakni PT Fillago Limited pada tahun 2004. Karena sudah mengantongi hak tagih itu, seharusnya TPI membayar utangnya, sejak jatuh tempo berakhir.

Dalam penerbitan obligasi tersebut, PT Bhakti Investama menjadi placement agent atau agen penempatan dan arranger. Crown mengajukan permohonan pailit dengan membawa bukti bahwa TPI memiliki kreditur lain, sehingga memenuhi persyaratan mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga. Utang yang lain, kata dia, dimiliki oleh Asian Venture Finance Limited sejak November 1998 sebesar 10,325 juta dollar AS, yang telah jatuh tempo pada 1999. Karena itu, pihak PT Crown mengajukan pailit kepada TPI.

14 Oktober 2009
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan PT Cipta Televisi  Pendidikan Indonesia (TPI) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

21 Oktober 2009
Perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo PT Media Nusantara Citra (MNC) ikut masuk dalam proses kasasi atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) karena takut rugi dalam pembagian harta pailit.

16 November 2009
PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan TPI sebagai perusahaan yang pailit kepada Komisi Yudisial.

12 Desember 2009
Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi atas putusan pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT CTPI).

23 Desember 2009
Advokat Marthen Pongrekun dan Andi F Simangunsong yang telah memberikan pengumuman di salah satu media massa, mengenai status PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) yang sudah tidak di bawah kurator, dilaporkan ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Kuasa hukum PT Crown Capital Global Limited Ibrahim Senen menyatakan seluruh pihak hingga saat ini, termasuk hakim pengawas dan kurator belum mendapatkan salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pailit TPI.

Selain itu, PT Crown Capital Global Limited juga melaporkan PT Media Nusantara Citra (MNC) Tbk kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) atas dugaan rekayasa laporan keuangan anak perusahaannya PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

Pasalnya, surat utang dengan hak tagih yang dikeluarkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) senilai 53 juta USD, milik kliennya itu, telah terungkap dalam rapat verifikasi tertanggal 15 Desember 2009 sebagai milik Santoro Corporation.

25 Maret 2010
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali Crown Capital Global Limited untuk kembali memailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

Kubu Hary Tanoe gugat Tutut
Pada awal 2010
Perseteruan antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dengan Siti Hardiyanti Rukmana atau lebih dikenal dengan Tutut, bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam perkara dugaan penggelapan. Sengketa ini sekarang masuk pada tahap mediasi, sebagaimana tata cara jalannya persidangan.

Tutut gugat Hary Tanoe melalui PT Berkah Karya Bersama soal pengambilalihan saham TPI secara melawan hukum
Pada Februari 2010
Perseteruan antara Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dengan Hary Tanoesudibjo kian panjang dan memanas. Pasca sengketa subordinated bond (subbond) senilai US$ 53 juta yang berujung pada gugatan kepailitan PT Cipta Televisi Indonesia (TPI) yang juga masih belum selesai. Kini keduanya kembali bertemu di Pengadilan, pasalnya mbak Tutut beserta para pemegang saham TPI menggugat Hary Tanoe melalui PT Berkah Karya Bersama (BKB).

Tutut menggugat lantaran tidak terima atas hasil Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) TPI tertanggal 18 Maret 2005. Dalam RUPSLB tersebut, BKB dengan memegang Surat Kuasa (Power of Attonery) tertanggal 3 Juni 2003 melakukan perubahan jajaran direksi TPI sesuai tertuang Akta No.16 dan No.17.

Dengan surat kuasa tidak sah itu, BKB melalui RUSLB tertanggal 18 Maret 2005 mendilusi saham kepemilikan Tutut dari 100 persen menjadi 25 persen. Hary Tanoe melalui BKB mendapatkan 75 persen saham TPI.

Padahal, menurut Tutut, BKB tidak mempunyai kewenangan untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPSLB tersebut karena  Tutut dan para pemegang saham TPI lainnya telah mencabut surat kuasa/power of attorney. Tepatnya  pada tanggal 16 Maret 2005.

Sebelum RUPSLB tanggal 18 Maret 2005, Tutut dan pemegang saham lainnya yakni PT Tridan Satriaputra Indonesia, PT Citra Lamtoro Gung Persada, dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi mengadakan RUPSLB tertanggal 17 Maret 2005 yang tujuannya untuk merombak jajaran direksi dan dewan komisari TPI. Yaitu Dandy Nugroho Hendro Mariyanto Rukmana selaku Dirut menggantikan Hidajat Tjandradjaja.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan RUPSLB yang dibuat dalam Akta No.114 dihadapan notaris Buntario Tigris Darmawa. Keputusan tersebut kemudian dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM melalui fasilitas sistem administrasi badan hukum (Sisiminbakum) Departemen Hukum dan HAM. Tapi anehnya, fasilitas tersebut tidak dapat diakses sehingga anggaran dasar sebagaimana RUPSLB 17 Maret tidak dapat dimasukan.

Justru anggaran dasar hasil RUPSLB 18 Maret yang diajukan BKB dapat diproses dalam Sisminbakum. Terang saja, kemudian mbak Tutut makin berang pasalnya disinyalir adanya indikasi permainan dalam Sisminbakum.

Dalam berkas gugatannya tertanggal 11 Januari 2010 dengan Nomor 10, Tutut tidak hanya menggugat BKB selaku tergugat 1, tetapi juga menyertakan PT Sarana Rekatama Dinamika (tergugat 2), PT Cipta Televisi Pendidikan (selaku turut tergugat 1), Artine Savitri Utomo (tergugat tergugat 2), Sang Nyoman Suwisma, Dirut TPI (selaku turut tergugat 3), Bambang Wiweko (turut tergugat 4), Sutjipto (turut tergugat 5), dan Menteri Hukum dan HAM (turut tergugat 6).

Tutut menuntut Pengadilan supaya menyatakan sah hasil keputusan RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 tertuang dalam Akta No.114. Disamping itu meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 3,4 triliun yang terdiri kerugian materil sebesar Rp 1,4 triliun dan Immateril Rp 2 triliun.

Tutut mau dipailitkan perusahaan asing kepanjangan Hary Tanoe
Pada 8 Februari 2010
Setelah sebelumnya Siti Hardijanti Rukmana atau dikenal dengan Tutut terbelit sengketa hukum dengan PT Berkah Karya Bersama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putri mantan mendiang Presiden Soeharto ini harus segera bersiap-siap bertempur menghadapi gugatan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Diketahui, Literati Capital Investment Limited, perusahaan asal British Virgin Islands saat ini mengajukan pailit terhadap mbak Tutut. Literati ini tidak lain perusahaan yang pemegang hak tagih terakhir piutang PT Citra Industri Logam Mesin Persada (CILMP).

Berdasarkan gugatannya yang tercatat dalam No. 06/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Kasus ini bermula dari adanya perjanjian kredit antara PT Citra Industri Logam Mesin Persada (CILMP) bersama PT Bank Internasional Indonesia (BII) pada 17 November 1994. Dalam perjanjian itu, BII mengucurkan kredit sebesar Rp7,5 miliar buat CILMP. Dalam perjalanannya, perjanjian kredit itu beberapa kali diperpanjang dan diperbarui, terakhir pada 16 Maret 2006. Penandatangan perjanjian kredit juga dibarengi dengan penandatanganan perjanjian garansi.

Tutut dinilai berperan sebagai penjamin utang CILMP. Perjanjian garansi menentukan kewajiban yang dijamin  Tutut adalah utang dan kewajiban penjamin sendiri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1316 KUHPerdata.

Pada akhirnya permohonan pailit ini kandas. Majelis hakim niaga PN Jakpus menolak permohonan pailit terhadap Tutut pada 7 April 2010.

27 Juni 2010
Seusai beberapa waktu sebelumnya PN Jakpus menolak kepailitan terhadap Tutut, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dalam upaya kepailitan yang diajukan Literati Capital Investment Limited terhadap Siti Hardiyanti Rukmana.

SK Menkumham soal adanya pemblokiran Sisminbakum modal Tutut kalahkan Hary Tanoe
27 Juni 2010
Pihak Siti Hardiyanti Rukmana mengklaim dengan bekal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) tertanggal 8 Juni 2010 mengenai tidak sahnya kepemilikan PT Cipta Televisi Pendidikan Indoensia (CTPI) yang dikuasai oleh PT Berkah Karya Bersama bakal memperkuat gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada Juli 2010
PT Media Nusantara Citra (MNC) dan Hary Tanoesoedibjo menegaskan sudah resmi memperkarakan surat Nomor AHU: AH.03.04/114 A tertanggal 8 Juni 2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Surat yang digugatnya terkait penetapan tidak sahnya keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-07564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 mengenai pengesahan akta PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang diajukan PT Berkah Karya Bersama (BKB).

Dirjen Administrasi Hukum Umum Menkumham menegaskan, bahwa SK Menkumham tahun 2005 yang mengesahkan akta TPI versi PT Berkah Karya Bersama mengandung cacat formil. Sebab, pendaftaran itu dilakukan penuh kejanggalan. Surat 8 Juni 2010 sendiri bertujuan untuk memberitahukan kejanggalan itu.

19 Agustus 2010
Secara resmi Kementerian Hukum dan HAM menjawab gugatan TUN itu, dengan menyatakan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C 07564.HT.01.04.TH.2005 tertanggal 21 Maret 2005 yang sempat mengesahkan pendaftaran akta PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) versi PT Berkah Karya Bersama (BKB), sudah tidak memiliki akibat hukum lagi.

Prosedural pengesahan SK Menkumham tahun 2005 tidak benar, termasuk dalam melakukan pencetakan dan penandatanganan secara elektronis SK Menhukham tanpa perintah pejabat berwenang di Administrasi Hukum Umum.

Akta TPI nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang didaftarkan oleh BKB memiliki cacat hukum. Sebab, proses pendaftarannya mengandung kejanggalan dengan adanya pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum saat Siti Hardiyanti Rukmana mau mendaftarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 17 Maret 2005. Akibat kejanggalan itu membuat SK Menkumham yang mengesahkan akta TPI itu atau SK bernomor C 07564.HT.01.04.TH.2005 itu harus dibatalkan juga.

Gugatan TUN MNC ini sendiri sudah dicabut. Perusahaan milik Hary Tanoe itu menganggap surat 8 Juni  bukanlah surat keputusan yang bisa digugat. Pencabutan ini dilakukan seusai Kemenkumham memberikan tanggapan atas gugatan MNC yang menyatakan bahwa surat tersebut hanya pemberitahuan bahwa akta TPI versi BKB cacat dan SK yang mendasarinya patut dibatalkan.

Merasa Terzalimi Tanoe, bekas Direktur PT Sarana Rakatama Dinamika (SRD) Yohanes Waworuntu intervensi
Mantan Direktur PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Yohanes Waworuntu menyatakan seluruh dalil Siti Hardiyanti Rumana terkait blokir akses sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Berkah Karya Bersama (BKB) mengenai pengambilan 75 persen saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) adalah benar.

Blokir itu terjadi saat notaris dari Siti Hardiyanti alias Tutut, Buntario Tigris, mau mencatatkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 17 Maret 2005. Yohanes mengaku sempat dipanggil oleh pemilik PT Bhakti Investama, Hary Tanoesoedibjo di bulan Maret 2005, yang memerintahkan pemblokiran itu.

Belakangan, Yohanes yang juga terpidana dalam kasus korupsi Sisminbakum mencabut intervensi itu. Kubu Tutut menilai ada yang mempengaruhi Yohanes sehingga berani mencabut intervensi tersebut. Hal ini terkait iming-iming dibebaskannya Yohanes dari dalam penjara. Selain itu, pencabutan Intervensi Yohanes tidak bisa dilakukan karena proses sidang yang sudah berlanjut.

(aka)
http://www.gresnews.com/berita/sorot/kronologi-sengketa-tpi-bagian-iv

Putus rantai main mata
Selasa, 15 Maret 2011 | 09:25:00

MEMUTUS hambatan dalam penegakan hukum yang melibatkan mereka yang kuat secara ekonomi dan politik, agaknya merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil mengatakan, seharusnya pengusaha-pengusaha seperti Hary Tanoesoedibjo dan keluarganya tidak boleh lolos dari jeratan hukum bila aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian tidak bermain mata.

"Kalau mengacu kepada UUD 1945, semua sama di mata hukum, tidak ada alasan orang diperlakukan istimewa, harus sama satu sama lainnya. Kalau kemudian ada semacam perbedaan itu, justru kualitas dan integritas dari penegak hukum kita pertanyakan, ada apa? Seharusnya itu tidak boleh terjadi," kata Nasir di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/3).

Ia menyebutkan, anggota DPR yang memiliki imunitas atau kekebalan hukum saja bisa ditangkap, begitu juga dengan kepada daerah seperti gubernur, bupati, walikota.

"Masak pengusaha bisa lolos dari jerat penegak hukum. Seharusnya pengusaha seperti Hary Tanoe itu tidak harus lolos dari jeratan hukum," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Menurut dia, sebenarnya masalah lolos atau tidaknya itu sangat tergantung kepada aparat penegak hukumnya, bukan pada hukum itu sendiri.

"Yang salah, bukan hukumnya tapi aparatnya. Penegak hukum, menurut saya bisa bermain mata dengan pengusaha tersebut sehingga kasusnya dilambat-lambatkan, statusnya dilambat-lambatkan dan ujung-ujungnya bisa dipetieskan," kata Nasir.

Ia berharap, pengawasan yang ada di masing-masing institusi seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian harus meningkatkan kerja untuk mengawasi aparat yang bermain mata dengan pengusaha seperti Hary Tanoe bersaudara.

"Kalau mau jujur, di Kejagung, Kepolisian kan ada bidang pengawasan, itulah yang harus dioptimalkan. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum juga diharapkan untuk membantu," ujar dia.

Komisi III DPR, kata dia, memang  tidak bisa melakukan intervensi terhadap penegak hukum dalam kasus Hary Tanoe.

"Kalau ada pengusaha-pengusaha yang bermasalah harus dijerat dengan hukum. Kalau lolos dari jeratan hukum, itu integritas aparat penegak hukum yang dipertanyakan," kata politisi dari Nanggroe Aceh Darussalam itu.

Ada pendapat, tidak tersentuhnya keluarga Tanoesoedibjo dikarenakan ada bekingan yang sangat kuat dari orang-orang tertentu di negeri ini sehingga aparat penegak hukum tak mampu menyentuh dan enggan menindak.

"Saya menduga, ada orang kuat yang ada dibelakang keluarga Tanoesoedibjo," kata anggota Komisi III DPR RI Yahdil Harahap di Jakarta, Kamis (10/3).

Politisi Partai Amanat Nasional itu menyebutkan, karena punya beking kuat tentunya tak lepas dari uang.

"Selain memiliki beking, keluarga Tanoe juga memiliki uang. Dengan uang, tak tertutup kemunginan aparat penegak hukum bisa dibeli atau ada kemungkinan terjadi kongkalikong," kata Yahdil.

Sebenarnya, kata Yahdil, semua sama dimata hukum dan tidak ada kecualinya.

"Begitu juga dengan keluarga Tanoesoedibjo. Aparat hukum harus memiliki integritas dan harus mampu menuntaskan kasusnya. Jangan mudah terpengaruh dengan uang, dengan beking," kata Yahdil.

Kuasa hukum pihak MNC, Andi F. Simangunsong membantah adanya intervensi serta dekatnya keluarga Tanoe dengan aparat penegak hukum. "Enggak ada yang kuat. Tidak ada intervensi," kata Andi.

Sementara itu, Indonesia Court Monitoring menilai  problematika mesranya praktek korupsi di negeri ini lantaran para kaum elite sudah masuk dalam lingkaran setan saling menguntungkan dengan beberapa pengusaha, termasuk keluarga Tanoesudibjo.

Akibatnya, Kepolisian, Kejaksaan dan para politisi tidak kuasa menahan untuk bersikap melindungi pengusaha.

"Jadi kayak lingkaran setan, saling melindungi saling memberi keuntungan ´ekonomi politik´," ujar Direktur Indonesia Court Monitoring, Tri Wahyu Kh, ketika berbincang dengan primaironline.com, Kamis (10/3).

Keuntungan bagi Kepolisian, Kejaksaan serta politisi, menurut dia dapat dilihat dari segi finansial.

Sedangkan bagi pengusaha, sambung dia, akan mendapatkan perlindungan hukum maupun politik dari dua institusi penegak hukum dan politisi.

(aka)
http://www.gresnews.com/berita/sorot/putus-rantai-main-mata-bagian-vii