Oleh Alfaqir Ilmi ·
Melacak Aliran Kutipan Haram 10 Persen Tiap Proyek
Tuesday, September 20, 2011, 21:40
Badan Anggaran (Banggar) DPR tengah mendapat sorotan tajam. Anggota Banggar diduga terlibat dalam kasus korupsi di dua kementerian, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
HARI ini, Selasa (20/9/2011), empat pimpinan Badan Anggaran DPR telah diperiksa penyidik KPK. Ketua Badan Anggaran Melchias Marcus Mekeng beserta tiga Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir, Olly Dondokambey, dan Tamsil Linrung terkait kasus suap di Kemenakertrans.
Dari pengakuan tiga orang tersangka kasus dugaan suap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masing-masing Sekretaris Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan, Dadong Irbarelawan, serta kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, kepada penyidik KPK, didapat keterangan bahwa ada fee dari proyek itu sebesar 10 persen yang akan dibagikan-bagikan kepada Badan Anggaran DPR serta Kementerian.
Informasi itu diperoleh para tersangka dari mereka yang disebut sebagai ‘orang dekat’ Menteri Muhaimin, yakni Ali Mudhori, Sindu Malik, dan Iskandar Pasojo. Mereka bertemu dengan Dadong dan Nyoman di kantor Kementerian pada April lalu.
Namun baik Ali, Sindu, maupun Iskandar membantah keterangan tersebut. Ali dan Sindu disebut-sebut sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Adapun Iskandar disebut sebagai staf Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung.
Sedangkan uang suap sebesar Rp 1,5 miliar tersebut, kata Dadong kepada penyidik, rencananya akan diberikan kepada Menteri Muhaimin sebagai THR Lebaran. Muhaimin juga membantah tuduhan tersebut dan mengatakan namanya dicatut dalam kasus ini.
Kuasa hukum Dhrnawati, Farhat Abas mengatakan, bukti aliran fee 10 persen ataupun uang hadiah sebesar Rp 1,5 miliar itu berupa pesan pendek yang diterima kliennya dari beberapa orang, di antaranya Ali dan Sindu. Ada juga bukti catatan-catatan kliennya yang juga sudah disita KPK. “Di situ (disebutkan) ada pembagian wajib kepada pengusaha,” kata Farhat.
Nama Banggar tidak hanya dikaitkan dengan kasus dugaan suap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus proyek wisma atlet SEA Games Palembang, aliran dananya juga diduga sampai ke Banggar. “Kami tentu akan melakukan pelacakan sampai ke sana (Banggar) juga,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Rabu, 14 September 2011.
Pada kasus korupsi wisma atlet, KPK telah menetapkan empat tersangka, di antaranya bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris.
Nama anggota Banggar dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ikut terseret dalam pusaran kasus tersebut. Nazar, ketika dalam pelariannya di luar negeri, menyebut beberapa koleganya di DPR ikut menerima uang dari proyek itu. Nama yang disebutnya antara lain anggota Komisi Olahraga Angelina Sondakh, I Wayan Koster, dan Mirwan Amir.
Nazar menyebut ada uang sebesar Rp 9 miliar yang mengalir ke DPR. Uang itu diterima oleh Angelina dan Koster kemudian dibagi-bagikan lagi kepada Mirwan, Anas, dan Fraksi Demokrat. Baik Anas, Angelina, Koster, Mirwan, dan Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa telah membantah semua tuduhan Nazar ini.
Ucapan Nazar itu sejalan dengan keterangan Rosa dan maupun Yulianis, staf keuangan Grup Permai, ketika diperiksa di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rosa dan Yulianis membenarkan adanya aliran dana ke DPR yang diterima oleh Angelina dan Koster. Pada dakwaan jaksa penuntut untuk terdakwa Rosa dan Idris pun disebut ada dana sebesar lima persen dari proyek wisma atlet berbiaya Rp 191 miliar itu yang mengalir ke Senayan.
■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49797
Kesepakatan Rahasia di Balik Rekening Gendut Sang Dewan
Tuesday, September 20, 2011, 21:40
Sejatinya dugaan adanya fee untuk oknum Badan Anggaran (Banggar) pada tiap proyek bukanlah sesuatu yang baru. Pada 2010 lalu, Lembaga Informasi Rakyat (LIRA) pernah merilis data sejumlah rekening gendut yang diduga milik sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.
NAMUN data tersebut dianggap hanya angin lalu. Pasalnya, temuan LIRA tersebut sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Presiden LIRA, Jusuf Rizal mengungkapkan, modus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan anggota dewan untuk menumpuk harta kekayaan sejatinya tergolong cara lama.
Anggota DPR yang duduk di Banggar, kata Rizal, diduga kerap melakukan kesepakatan-kesepakatan rahasia dalam memainkan proyek-proyek, baik proyek departemen maupun proyek milik pemda. Kesepatan yang terjalin, bisa langsung dilakukan antara DPR dengan pengelola proyek atau melalui jasa dari pihak ketiga, yakni, para calo yang memiliki akses ke internal DPR maupun swasta atau pemda dan departemen.
Karena itu, setiap ada proyek-proyek pemerintah, banyak pihak yang mengeluh, proses tender yang dilakukan tidak berjalan fair. Soalnya, lanjut JR, proyek pemerintah semuanya sudah dikavling-kavling.
“Dan dari investigasi yang dilakukan LIRA, ternyata semua bermuara di DPR. Ada proyek yang dikavling hingga Rp 50 miliar per paket. Dari paket-paket tersebut, DPR bisa mendapatkan lima persen dari nilai proyek yang ada. Jumlah ini bisa bertambah lagi kalau proyek tersebut melalui pihak ketiga, sehingga jumlahnya mencapai 7 persen,” paparnya.
Dari situ, lanjut Rizal, terlihat jelas unsur abuse of power alias penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota dewan. “Tidak heran, kalau setiap kali ada proyek yang gol, tentu harta kekayaan yang dimiliki anggota DPR akan gemuk luar biasa,” katanya.
Hebatnya lagi, menurut hasil penelusuran LIRA, anggota dewan saat ini kebanyakan tidak lagi menyimpan kekayaanya di rekening bank, tapi dalam bentuk aset berupa rumah, apartemen, mobil. Dia juga mengungkapkan, politisi yang ditempatkan di Banggar kebanyakan politisi kawakan. “Mereka merupakan mesin uang bagi partainya,” ujarnya.
■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49800
Korupsi Wisma Atlet Meledak, Rekening Angie Membludak?
Tuesday, September 20, 2011, 21:40
Pundi-pundi kekayaan anggota DPR yang namanya disebut-sebut Nazaruddin berkaitan dengan mafia anggaran, melonjak drastis. KPK harus cepat menelusuri aliran dana tersebut.
SALAH satunya, harta kekayaan politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh mendapat atensi khusus. Harta kekayaan yang dimiliki Angelina Sondakh, selama tujuh tahun mengalami kenaikan secara drastis. Sesuai laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) pada 23 Desember 2003, kekayaan Angie, panggilan akrab Angelina Sondakh hanya sebesar Rp 618.263.000 dan 7.500 dolar AS.
Namun, pada 28 Juli 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.155.441.388 dan 9.628 dolar AS. Bahkan, dipastikan harta kekayaan Angie tahun 2011 ini semakin melonjak drastis, termasuk dari harta bergerak dan tidak bergerak, surat berharga serta giro.
Harta tak bergerak, Angie mempunyai tanah seluas 1000 M2 di Kabupaten Bandung. Juga aset tanah dan bangunan seluas 316 M2 dan 160 M2 di Kotamadya Jakarta Timur. Sehingga, harta tak bergerak Angie dengan total sekitar Rp 151.663.000. Namun, harta tak bergerak milik Angie itu melonjak tajam pada Juli 2010, yakni mencapai Rp 2.825.824.000. Sementara harta bergerak Angie tahun 2003 meliputi, dua mobil merk Hyundai Trajet dan mobil merk Toyota Vios, dijual olehnya selepas kurun waktu tersebut.
Sedangkan, harta bergerak Angie selepas tahun 2003 adalah mobil jenis BMW X5, mobil jenis Honda CR-V, mobil jenis Toyota Kijang Innova, motor merk BMW, dan alat transportasi lain bermerk Bombardier.
Namun, 21 Juli 2010 harta bergeraknya mencapai Rp 1.184.000.000. Padahal, 23 Desember 2003 harta bergerak Angie hanya sebesar Rp 377.900.000. Tak hanya itu, Angie juga memiliki surat berharga dan giro atau setara kas. Pada 21 Juli 2010, besaran nilai surat berharga Angie terdiri dari surat berharga tahun investasi 2010 dan tahun investasi 1995 hingga 2004, mencapai Rp 1.210.000.000.
Ditambah giro dan setara kas yang mencapai Rp 770.617.388 dan 9.479 dolar AS hingga 21 Juli 2010. Angka ini semakin meningkat dari jumlah giro yang dimiliki Angie hingga 23 Desember 2003 yang hanya Rp 50 juta dan 7.500 dolar AS.
Direktur Eksekutif Government Watch (GOWA), Andi W Saputra mencurigai harta kekayaan Angelina Sondakh yang berlipat 10 kali lipat. Sehingga, layak diduga sebagai hasil korupsi maupun suap. Semula, pada tahun 2003 Angie hanya memiliki harta senilai Rp 618 juta. Kini, istri almarhum Adjie Massaid itu telah memiliki kekayaan senilai Rp 6,155 miliar.
“Kalkulasinya sederhana saja, kalau ditotal sejak dia menjadi wakil rakyat (2009) hingga sekarang total gajinya sebagai anggota DPR tidak akan sebanyak itu. Penghasilannya, yang bisa melonjak 10 kali lipat ini jelas ada unsur korupsinya,” kata Andi, di Jakarta, Senin (19/9/2011).
Menurut Andi, kekayaan Angie seharusnya tidak sebesar itu, terlebih mantan Putri Indonesia itu belum lama duduk di Komisi Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun, kenyataanya harta kekayaan Angie bisa melonjak tajam.
“Untuk itu, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bisa ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Hal ini merupakan kesempatan untuk membawa Angelina Sondakh menjadi tersangka kasus korupsi,” jelasnya.
Bahkan, Andi mengatakan, jika rumah Angie di Cilandak yang begitu mewah juga patut dicurigai. Apakah memang rumah itu peninggalan dari (almarhum) suaminya dulu, Adjie Massaid atau memang hasil dari Angelina sendiri.
Apalagi, Angie duduk di Banggar DPR, yang selama ini lembaga itu disebut-sebut sebagai ‘otak permainan’ keuangan negara. “Jadi, sebaiknya dari data data LHKPN harus seger ditindaklanjuti KPK dengan seksama. Jangan sampai ditunda tunda. Kalau KPK tidak ingin stigma masyarakat sebagai komisi penakut dan tebang pilih,” pungkas Andi.
■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49803
Mirwan Amir dan Apel Malang Itu Sesuatu Banget Yaa…
Tuesday, September 20, 2011, 21:39
Harta kekayaan yang meningkat tajam dalam kurun waktu beberapa tahun tak hanya milik anggota DPR dari Fraksi Demokrat Angelina Sondakh. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir kerap disebut-sebut Nazaruddin menikmati ‘apel Malang’ dalam proyek pembangunan Wisma Atlet, ternyata termasuk sosok bergelimang harta.
DARI data yang dilansir KPK berdasarkan laporan harta kekayaan penyelanggara negara (LHKPN), Mirwan memiliki harta kekayaan senilai total Rp 27.725.500.000. Besaran itu, Rp 25 miliar diantaranya berbentuk surat berharga.
Selain surat berharga, harta suami dari Agnes Widiyasari Rahmani ini juga berbentuk harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Tangerang dan Aceh Besar senilai Rp 960 juta.
Dia juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 1 miliar. Jenisnya, berdasarkan LHKPN yang dilansir KPK, adalah Mercedes Benz keluaran tahun 1996 dan Mitsubishi dengan tahun pembuatan yang sama.
Harta bergerak Mirwan tak hanya berwujud alat transportasi. Pria kelahiran 7 Mei 1961 ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 115 juta. Dia juga memiliki piutang senilai Rp 750 juta. Semua harta kekayaan ini masih mungkin bertambah besarannya saat ini. Pasalnya, harta-harta itu merupakan kekayaan yang dimiliki Mirwan hingga 27 September 2003 silam.
Kekayaan Mirwan memang membuat decak heran banyak pihak, atau bekennya ‘’Sesuatu Banget Yaa’’, . Soalnya, SBY—Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat—hanya memiliki kekayaan senilai Rp 7,6 miliar dan 269.730 dolar AS. Harta ini berupa tanah ribuan meter persegi yang diperoleh dari hibah maupun milik sendiri, barang antik, dan harta kekayaan lainnya.
Melchias Marcus Mekeng, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR boleh jadi memiliki jabatan yang lebih tinggi dari Mirwan Amir yang menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar.
Namun untuk urusan mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan, Mekeng harus menerima dirinya dipecundangi Mirwan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara (LHKPN) yang dilansir KPK, Mekeng memiliki kekayaan senilai Rp 20,7 miliar hingga tahun 2010.
Jumlah ini lebih sedikit sekitar Rp 7 miliar dari harta kekayaan yang dimiliki Mirwan Amir. Namun harta kekayaan Mekeng bukan tak berarti bertambah. Pasalnya, jika dibanding dengan tahun 2006, saat dirinya pertama kali mengisi LHKPN, jumlah pundi-pundi harta Mekeng bertambah sekitar Rp 2 miliar. Hingga tahun 2006, harta kekayaan Mekeng hanya senilai Rp 18,553 miliar.
Harta Mekeng tersebar dalam berbagai wujud. Mulai dari harta tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan di Tangerang senilai Rp 4.430.024.000 hingga Giro dan Setara Kas senilai Rp 477.243.648. Pada tahun 2006, harta tidak bergerak Mekeng yang berupa tanah dan bangunan hanya ditaksir senilai Rp 2.285.301.000. Sementara Giro dan setara kas hanya Rp 106.420.987.
Mekeng juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan harta bergerak lainnya. Alat transportasinya mencapai Rp 1,266 miliar hingga tahun 2010. Bertambah sekitar Rp 100 juta dari yang sebelumnya hanya Rp 1.165.000.000 pada medio tahun 2006.
Alat transportasi Mekeng diantaranya Suzuki TS 120 tahun 1998, Jeep Cherokee tahun 1995, Toyota Alphard tahun 2005, Toyota Camry tahun 2009, motor Honda Tiger tahun 1998 dan Mercedes Benz tahun 1998. Mekeng juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 17,5 juta yang diantaranya logam mulia senilai Rp 13,8 juta. Dia juga memiliki surat berharga senilai Rp 14.496.414.600.
■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49806
Pembuktian Terbalik untuk Harta Mencurigakan Anggota Dewan
Tuesday, September 20, 2011, 21:39
Tidak hanya Mirwan Amir dan Melchias Marcus Mekeng yang mendadak melonjak harta kekayaannya. Sesuai laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), harta kekayaan Wakil Ketua Banggar DPR, Olly Dondokambey bertambah hingga sekitar Rp 6 miliar.Data Olly bertambah dari yang sebelumnya hanya Rp 2.402.735.000 pada 2003, menjadi Rp 8.499.454.000 pada tahun 2009.http://monitorindonesia.com/?p=49809
HARTA kekayaan Olly dari harta tidak bergerak, pada kali pertama dia mengisi LHKPN di tahun 2003, hanya mencapai Rp 232.735 juta. Jumlah itu meningkat tajam pada kali terakhir Olly mengisi LHKPNnya pada 2009 silam.
Jumlah harta tidak bergerak Olly yang berupa tanah dan bangunan di Manado dan Minahasa itu, mencapai Rp 5.636.604.000 di tahun 2009. Kenaikan signifikan juga terlihat pada harta Olly yang berupa alat transportasi.
Jika pada tahun 2003 besarannya hanya senilai Rp 400 juta, pada tahun 2009 besarannya meningkat hingga Rp 1.092.850.000. Alat transportasi Olly diantaranya berjenis Nissan Terano tahun 2004, Toyota Innova tahun 2007, Toyota Camry tahun 2004 dan Nissan X-trail tahun 2001.
Selain harta bergerak dan tidak bergerak, Olly juga memiliki Giro dan setara kas senilai Rp 315 juta dan harta lainnya senilai Rp 1,4 miliar yang tidak berubah sejak tahun 2003. Sementara anggota Banggar lainnya, Tamsil Linrung, tercatat melaporkan hartanya terakhir pada tahun 2003. Tamsil tercatat ‘hanya’ memiliki total kekayaan senilai Rp 1,739 miliar pada saat itu.
Tamsil tercatat memiliki tanah dan bangunan di Makassar, Kabupanten Enrekang dan Tangerang dengan total nilai Rp 1,516 miliar. Suami dari Fatimah Zamy ini juga tercatat memiliki transportasi senilai Rp 160 juta. Kendaraan Tamsil antara lain KIA Carnival 2001, motor merk Kawasaki 1998 dan motor Kanzen 2002.
Khusus menelisik harta kekayaan mencurigakan anggota DPR perlu dilakukan terobosan hukum. Salah satu seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerapkan asas pembuktian terbalik kepada bekas pejabat kantor pajak dan Bappenas, Bahasyim Assifie. Pembuktian terbalik pertama kali diterapkan dalam kasus Bahasyim.
Awalnya, PPATK mencurigai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan direkening istri dan dua putri Bahasyim sejak tahun 2004 hingga 2010 yang mencapai Rp 932 miliar. Total saldo di seluruh rekening saat diblokir sekitar Rp 65 miliar. Suatu angka yang sangat fantastis untuk ukuran seorang pejabat kantor pajak sekelas Bahasyim.
■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49809
Tuesday, September 20, 2011, 21:40
Badan Anggaran (Banggar) DPR tengah mendapat sorotan tajam. Anggota Banggar diduga terlibat dalam kasus korupsi di dua kementerian, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
HARI ini, Selasa (20/9/2011), empat pimpinan Badan Anggaran DPR telah diperiksa penyidik KPK. Ketua Badan Anggaran Melchias Marcus Mekeng beserta tiga Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir, Olly Dondokambey, dan Tamsil Linrung terkait kasus suap di Kemenakertrans.
Dari pengakuan tiga orang tersangka kasus dugaan suap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masing-masing Sekretaris Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan, Dadong Irbarelawan, serta kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, kepada penyidik KPK, didapat keterangan bahwa ada fee dari proyek itu sebesar 10 persen yang akan dibagikan-bagikan kepada Badan Anggaran DPR serta Kementerian.
Informasi itu diperoleh para tersangka dari mereka yang disebut sebagai ‘orang dekat’ Menteri Muhaimin, yakni Ali Mudhori, Sindu Malik, dan Iskandar Pasojo. Mereka bertemu dengan Dadong dan Nyoman di kantor Kementerian pada April lalu.
Namun baik Ali, Sindu, maupun Iskandar membantah keterangan tersebut. Ali dan Sindu disebut-sebut sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Adapun Iskandar disebut sebagai staf Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung.
Sedangkan uang suap sebesar Rp 1,5 miliar tersebut, kata Dadong kepada penyidik, rencananya akan diberikan kepada Menteri Muhaimin sebagai THR Lebaran. Muhaimin juga membantah tuduhan tersebut dan mengatakan namanya dicatut dalam kasus ini.
Kuasa hukum Dhrnawati, Farhat Abas mengatakan, bukti aliran fee 10 persen ataupun uang hadiah sebesar Rp 1,5 miliar itu berupa pesan pendek yang diterima kliennya dari beberapa orang, di antaranya Ali dan Sindu. Ada juga bukti catatan-catatan kliennya yang juga sudah disita KPK. “Di situ (disebutkan) ada pembagian wajib kepada pengusaha,” kata Farhat.
Nama Banggar tidak hanya dikaitkan dengan kasus dugaan suap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus proyek wisma atlet SEA Games Palembang, aliran dananya juga diduga sampai ke Banggar. “Kami tentu akan melakukan pelacakan sampai ke sana (Banggar) juga,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Rabu, 14 September 2011.
Pada kasus korupsi wisma atlet, KPK telah menetapkan empat tersangka, di antaranya bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris.
Nama anggota Banggar dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ikut terseret dalam pusaran kasus tersebut. Nazar, ketika dalam pelariannya di luar negeri, menyebut beberapa koleganya di DPR ikut menerima uang dari proyek itu. Nama yang disebutnya antara lain anggota Komisi Olahraga Angelina Sondakh, I Wayan Koster, dan Mirwan Amir.
Nazar menyebut ada uang sebesar Rp 9 miliar yang mengalir ke DPR. Uang itu diterima oleh Angelina dan Koster kemudian dibagi-bagikan lagi kepada Mirwan, Anas, dan Fraksi Demokrat. Baik Anas, Angelina, Koster, Mirwan, dan Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa telah membantah semua tuduhan Nazar ini.
Ucapan Nazar itu sejalan dengan keterangan Rosa dan maupun Yulianis, staf keuangan Grup Permai, ketika diperiksa di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rosa dan Yulianis membenarkan adanya aliran dana ke DPR yang diterima oleh Angelina dan Koster. Pada dakwaan jaksa penuntut untuk terdakwa Rosa dan Idris pun disebut ada dana sebesar lima persen dari proyek wisma atlet berbiaya Rp 191 miliar itu yang mengalir ke Senayan.
■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49797
Kesepakatan Rahasia di Balik Rekening Gendut Sang Dewan
Tuesday, September 20, 2011, 21:40
Sejatinya dugaan adanya fee untuk oknum Badan Anggaran (Banggar) pada tiap proyek bukanlah sesuatu yang baru. Pada 2010 lalu, Lembaga Informasi Rakyat (LIRA) pernah merilis data sejumlah rekening gendut yang diduga milik sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.
NAMUN data tersebut dianggap hanya angin lalu. Pasalnya, temuan LIRA tersebut sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Presiden LIRA, Jusuf Rizal mengungkapkan, modus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan anggota dewan untuk menumpuk harta kekayaan sejatinya tergolong cara lama.
Anggota DPR yang duduk di Banggar, kata Rizal, diduga kerap melakukan kesepakatan-kesepakatan rahasia dalam memainkan proyek-proyek, baik proyek departemen maupun proyek milik pemda. Kesepatan yang terjalin, bisa langsung dilakukan antara DPR dengan pengelola proyek atau melalui jasa dari pihak ketiga, yakni, para calo yang memiliki akses ke internal DPR maupun swasta atau pemda dan departemen.
Karena itu, setiap ada proyek-proyek pemerintah, banyak pihak yang mengeluh, proses tender yang dilakukan tidak berjalan fair. Soalnya, lanjut JR, proyek pemerintah semuanya sudah dikavling-kavling.
“Dan dari investigasi yang dilakukan LIRA, ternyata semua bermuara di DPR. Ada proyek yang dikavling hingga Rp 50 miliar per paket. Dari paket-paket tersebut, DPR bisa mendapatkan lima persen dari nilai proyek yang ada. Jumlah ini bisa bertambah lagi kalau proyek tersebut melalui pihak ketiga, sehingga jumlahnya mencapai 7 persen,” paparnya.
Dari situ, lanjut Rizal, terlihat jelas unsur abuse of power alias penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota dewan. “Tidak heran, kalau setiap kali ada proyek yang gol, tentu harta kekayaan yang dimiliki anggota DPR akan gemuk luar biasa,” katanya.
Hebatnya lagi, menurut hasil penelusuran LIRA, anggota dewan saat ini kebanyakan tidak lagi menyimpan kekayaanya di rekening bank, tapi dalam bentuk aset berupa rumah, apartemen, mobil. Dia juga mengungkapkan, politisi yang ditempatkan di Banggar kebanyakan politisi kawakan. “Mereka merupakan mesin uang bagi partainya,” ujarnya.
■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49800
Korupsi Wisma Atlet Meledak, Rekening Angie Membludak?
Tuesday, September 20, 2011, 21:40
Pundi-pundi kekayaan anggota DPR yang namanya disebut-sebut Nazaruddin berkaitan dengan mafia anggaran, melonjak drastis. KPK harus cepat menelusuri aliran dana tersebut.
SALAH satunya, harta kekayaan politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh mendapat atensi khusus. Harta kekayaan yang dimiliki Angelina Sondakh, selama tujuh tahun mengalami kenaikan secara drastis. Sesuai laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) pada 23 Desember 2003, kekayaan Angie, panggilan akrab Angelina Sondakh hanya sebesar Rp 618.263.000 dan 7.500 dolar AS.
Namun, pada 28 Juli 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.155.441.388 dan 9.628 dolar AS. Bahkan, dipastikan harta kekayaan Angie tahun 2011 ini semakin melonjak drastis, termasuk dari harta bergerak dan tidak bergerak, surat berharga serta giro.
Harta tak bergerak, Angie mempunyai tanah seluas 1000 M2 di Kabupaten Bandung. Juga aset tanah dan bangunan seluas 316 M2 dan 160 M2 di Kotamadya Jakarta Timur. Sehingga, harta tak bergerak Angie dengan total sekitar Rp 151.663.000. Namun, harta tak bergerak milik Angie itu melonjak tajam pada Juli 2010, yakni mencapai Rp 2.825.824.000. Sementara harta bergerak Angie tahun 2003 meliputi, dua mobil merk Hyundai Trajet dan mobil merk Toyota Vios, dijual olehnya selepas kurun waktu tersebut.
Sedangkan, harta bergerak Angie selepas tahun 2003 adalah mobil jenis BMW X5, mobil jenis Honda CR-V, mobil jenis Toyota Kijang Innova, motor merk BMW, dan alat transportasi lain bermerk Bombardier.
Namun, 21 Juli 2010 harta bergeraknya mencapai Rp 1.184.000.000. Padahal, 23 Desember 2003 harta bergerak Angie hanya sebesar Rp 377.900.000. Tak hanya itu, Angie juga memiliki surat berharga dan giro atau setara kas. Pada 21 Juli 2010, besaran nilai surat berharga Angie terdiri dari surat berharga tahun investasi 2010 dan tahun investasi 1995 hingga 2004, mencapai Rp 1.210.000.000.
Ditambah giro dan setara kas yang mencapai Rp 770.617.388 dan 9.479 dolar AS hingga 21 Juli 2010. Angka ini semakin meningkat dari jumlah giro yang dimiliki Angie hingga 23 Desember 2003 yang hanya Rp 50 juta dan 7.500 dolar AS.
Direktur Eksekutif Government Watch (GOWA), Andi W Saputra mencurigai harta kekayaan Angelina Sondakh yang berlipat 10 kali lipat. Sehingga, layak diduga sebagai hasil korupsi maupun suap. Semula, pada tahun 2003 Angie hanya memiliki harta senilai Rp 618 juta. Kini, istri almarhum Adjie Massaid itu telah memiliki kekayaan senilai Rp 6,155 miliar.
“Kalkulasinya sederhana saja, kalau ditotal sejak dia menjadi wakil rakyat (2009) hingga sekarang total gajinya sebagai anggota DPR tidak akan sebanyak itu. Penghasilannya, yang bisa melonjak 10 kali lipat ini jelas ada unsur korupsinya,” kata Andi, di Jakarta, Senin (19/9/2011).
Menurut Andi, kekayaan Angie seharusnya tidak sebesar itu, terlebih mantan Putri Indonesia itu belum lama duduk di Komisi Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun, kenyataanya harta kekayaan Angie bisa melonjak tajam.
“Untuk itu, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bisa ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Hal ini merupakan kesempatan untuk membawa Angelina Sondakh menjadi tersangka kasus korupsi,” jelasnya.
Bahkan, Andi mengatakan, jika rumah Angie di Cilandak yang begitu mewah juga patut dicurigai. Apakah memang rumah itu peninggalan dari (almarhum) suaminya dulu, Adjie Massaid atau memang hasil dari Angelina sendiri.
Apalagi, Angie duduk di Banggar DPR, yang selama ini lembaga itu disebut-sebut sebagai ‘otak permainan’ keuangan negara. “Jadi, sebaiknya dari data data LHKPN harus seger ditindaklanjuti KPK dengan seksama. Jangan sampai ditunda tunda. Kalau KPK tidak ingin stigma masyarakat sebagai komisi penakut dan tebang pilih,” pungkas Andi.
■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49803
Mirwan Amir dan Apel Malang Itu Sesuatu Banget Yaa…
Tuesday, September 20, 2011, 21:39
Harta kekayaan yang meningkat tajam dalam kurun waktu beberapa tahun tak hanya milik anggota DPR dari Fraksi Demokrat Angelina Sondakh. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir kerap disebut-sebut Nazaruddin menikmati ‘apel Malang’ dalam proyek pembangunan Wisma Atlet, ternyata termasuk sosok bergelimang harta.
DARI data yang dilansir KPK berdasarkan laporan harta kekayaan penyelanggara negara (LHKPN), Mirwan memiliki harta kekayaan senilai total Rp 27.725.500.000. Besaran itu, Rp 25 miliar diantaranya berbentuk surat berharga.
Selain surat berharga, harta suami dari Agnes Widiyasari Rahmani ini juga berbentuk harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Tangerang dan Aceh Besar senilai Rp 960 juta.
Dia juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 1 miliar. Jenisnya, berdasarkan LHKPN yang dilansir KPK, adalah Mercedes Benz keluaran tahun 1996 dan Mitsubishi dengan tahun pembuatan yang sama.
Harta bergerak Mirwan tak hanya berwujud alat transportasi. Pria kelahiran 7 Mei 1961 ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 115 juta. Dia juga memiliki piutang senilai Rp 750 juta. Semua harta kekayaan ini masih mungkin bertambah besarannya saat ini. Pasalnya, harta-harta itu merupakan kekayaan yang dimiliki Mirwan hingga 27 September 2003 silam.
Kekayaan Mirwan memang membuat decak heran banyak pihak, atau bekennya ‘’Sesuatu Banget Yaa’’, . Soalnya, SBY—Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat—hanya memiliki kekayaan senilai Rp 7,6 miliar dan 269.730 dolar AS. Harta ini berupa tanah ribuan meter persegi yang diperoleh dari hibah maupun milik sendiri, barang antik, dan harta kekayaan lainnya.
Melchias Marcus Mekeng, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR boleh jadi memiliki jabatan yang lebih tinggi dari Mirwan Amir yang menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar.
Namun untuk urusan mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan, Mekeng harus menerima dirinya dipecundangi Mirwan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara (LHKPN) yang dilansir KPK, Mekeng memiliki kekayaan senilai Rp 20,7 miliar hingga tahun 2010.
Jumlah ini lebih sedikit sekitar Rp 7 miliar dari harta kekayaan yang dimiliki Mirwan Amir. Namun harta kekayaan Mekeng bukan tak berarti bertambah. Pasalnya, jika dibanding dengan tahun 2006, saat dirinya pertama kali mengisi LHKPN, jumlah pundi-pundi harta Mekeng bertambah sekitar Rp 2 miliar. Hingga tahun 2006, harta kekayaan Mekeng hanya senilai Rp 18,553 miliar.
Harta Mekeng tersebar dalam berbagai wujud. Mulai dari harta tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan di Tangerang senilai Rp 4.430.024.000 hingga Giro dan Setara Kas senilai Rp 477.243.648. Pada tahun 2006, harta tidak bergerak Mekeng yang berupa tanah dan bangunan hanya ditaksir senilai Rp 2.285.301.000. Sementara Giro dan setara kas hanya Rp 106.420.987.
Mekeng juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan harta bergerak lainnya. Alat transportasinya mencapai Rp 1,266 miliar hingga tahun 2010. Bertambah sekitar Rp 100 juta dari yang sebelumnya hanya Rp 1.165.000.000 pada medio tahun 2006.
Alat transportasi Mekeng diantaranya Suzuki TS 120 tahun 1998, Jeep Cherokee tahun 1995, Toyota Alphard tahun 2005, Toyota Camry tahun 2009, motor Honda Tiger tahun 1998 dan Mercedes Benz tahun 1998. Mekeng juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 17,5 juta yang diantaranya logam mulia senilai Rp 13,8 juta. Dia juga memiliki surat berharga senilai Rp 14.496.414.600.
■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49806
Pembuktian Terbalik untuk Harta Mencurigakan Anggota Dewan
Tuesday, September 20, 2011, 21:39
Tidak hanya Mirwan Amir dan Melchias Marcus Mekeng yang mendadak melonjak harta kekayaannya. Sesuai laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), harta kekayaan Wakil Ketua Banggar DPR, Olly Dondokambey bertambah hingga sekitar Rp 6 miliar.Data Olly bertambah dari yang sebelumnya hanya Rp 2.402.735.000 pada 2003, menjadi Rp 8.499.454.000 pada tahun 2009.http://monitorindonesia.com/?p=49809
HARTA kekayaan Olly dari harta tidak bergerak, pada kali pertama dia mengisi LHKPN di tahun 2003, hanya mencapai Rp 232.735 juta. Jumlah itu meningkat tajam pada kali terakhir Olly mengisi LHKPNnya pada 2009 silam.
Jumlah harta tidak bergerak Olly yang berupa tanah dan bangunan di Manado dan Minahasa itu, mencapai Rp 5.636.604.000 di tahun 2009. Kenaikan signifikan juga terlihat pada harta Olly yang berupa alat transportasi.
Jika pada tahun 2003 besarannya hanya senilai Rp 400 juta, pada tahun 2009 besarannya meningkat hingga Rp 1.092.850.000. Alat transportasi Olly diantaranya berjenis Nissan Terano tahun 2004, Toyota Innova tahun 2007, Toyota Camry tahun 2004 dan Nissan X-trail tahun 2001.
Selain harta bergerak dan tidak bergerak, Olly juga memiliki Giro dan setara kas senilai Rp 315 juta dan harta lainnya senilai Rp 1,4 miliar yang tidak berubah sejak tahun 2003. Sementara anggota Banggar lainnya, Tamsil Linrung, tercatat melaporkan hartanya terakhir pada tahun 2003. Tamsil tercatat ‘hanya’ memiliki total kekayaan senilai Rp 1,739 miliar pada saat itu.
Tamsil tercatat memiliki tanah dan bangunan di Makassar, Kabupanten Enrekang dan Tangerang dengan total nilai Rp 1,516 miliar. Suami dari Fatimah Zamy ini juga tercatat memiliki transportasi senilai Rp 160 juta. Kendaraan Tamsil antara lain KIA Carnival 2001, motor merk Kawasaki 1998 dan motor Kanzen 2002.
Khusus menelisik harta kekayaan mencurigakan anggota DPR perlu dilakukan terobosan hukum. Salah satu seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerapkan asas pembuktian terbalik kepada bekas pejabat kantor pajak dan Bappenas, Bahasyim Assifie. Pembuktian terbalik pertama kali diterapkan dalam kasus Bahasyim.
Awalnya, PPATK mencurigai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan direkening istri dan dua putri Bahasyim sejak tahun 2004 hingga 2010 yang mencapai Rp 932 miliar. Total saldo di seluruh rekening saat diblokir sekitar Rp 65 miliar. Suatu angka yang sangat fantastis untuk ukuran seorang pejabat kantor pajak sekelas Bahasyim.
■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49809
