Akibat harus memegang etika dan adanya kontrol dari lembaga lainnya, media terpaksa dan kadang-kadang menjadi institusi sosial. Strategi pembangunan yang dicanangkan negara berorientasi kepada dua sisi yakni menciptakan sistem ekonomi pasar yang kondusif bagi arus modal global. Sedangkan satu sisi lainnya adalah tindakan-tindakan politik yang dijalankan secara represif terhadap masyarakat dengan dalih stabilitas nasional sebagai landasan dari pembangunan. Dalam orientasi ini, penguasa yang berada dalam rezim mengambil kesempatan untuk mendapat kemanfaatan untuk pribadi dan kroninya.
Media sebagai cermin bagi publik” adalah mitos yang menyesatkan. Karena, faktanya, media mampu memainkan peran dalam menetapkan agenda-agenda pemberitaan mengenai politik, menentukan apa berita politik yang akan dibahas hari ini, berapa banyak, dalam konteks apa dan untuk kepentingan siapa.
Apakah ada yang salah dengan apresiasi publik yang agresif? Tentu, sekilas, tidak, namun illusi publik adalah problem tersendiri. Di sini ada masalah yang serius dengan negeri ini. Pertama, borjuasi, dengan kekuatan media yang mereka miliki akan terus mengilusi rakyat, membodohi dan mengeksploitasinya – sebagai komoditas politik; kedua, carut-marut perpolitikan Indonesia yang dimainkan oleh para politisi borjuis pasca reformasi, sebagai memori kolektif, belum mampu membuat lompatan kualitatif kesadaran kritis rakyat, akan tetapi justru menjadikan sikap publik yang lebih skeptic dengan jargon-jargon yang sangat illutif.
Dalam perspektif Marxis, masyarakat kapitalis, sebagai suatu keberadaan, diciptakan dan didominasi oleh sebuah kelas. Penciptaan dan dominasi atas struktur masyarakat oleh sebuah kelas ini (dalam hal ini kelas borjuis), tentu tidak hanya pada sebagian lini, tetapi pada keseluruhan entitas. Kelompok pluralis liberal, dengan pemikiran superfisialnya, masih melihat media mampu menjadi alat kontrol dan menjadi pioner dalam memperjuangkan kebebasan berbicara. Tetapi faktanya tidak demikian, dengan mudah media bisa dipaksa untuk berada di arena ideologikal di mana kelas-kelas (juga kelompok-kelompok) tengah bertarung untuk berebut kekuasaan politik. Media akan menjadi alat politik bagi yang menciptakan atau yang membiayainya. Di sini media berperan mengintegrasikan tendensi kultural masyarakat dengan jargon-jargon politik – menjadikannya sebuah ilusi yang sempurna.
Dalam teori Marxis, basis struktur sangat berpengaruh terhadap bangunan suprastruktur. Marxisme memandang bahwa basis ekonomi sangat menentukan corak sosial, kesadaran politik dan corak intelektual. Teori ini, yang juga sering disebut sebagai teori materialis, menegaskan bahwa relasi-relasi ekonomi sebagai penyebab utama dari munculnya fenomena-fenomena sosial. Hal ini juga menandaskan adanya determinisme teknologis terhadap bangunan model politik, sebagaimana telah dikatakan oleh Marx: “The windmill gives you society with the feudal lord: the steam-mill, society with the industrial capitalist; Kincir angin menyajikan masyarakat dengan tuan feodal: mesin uap, menyajikan masyarakat dengan kapitalis industrial” (The Poverty of Philosophy, 1847).
Media massa, hari ini, terkait dengan kecanggihan format teknologi media, telah menjadi industri budaya yang mampu menggiring perspektif politik publik ke arah yang diinginkan. Ini, secara teoritik, menegaskan bahwa konten dan makna-makna yang dibawa melalui media ditentukan oleh basis ekonomi dari organisasi yang menciptakan – atau yang membiayai mereka. Akibatnya, organisasi media komersial harus melayani keperluan pengiklan (pemilik modal) dan harus memproduksi penonton yang maksimal. Mau tidak mau lembaga media yang dikendalikan oleh organisasi-organisasi politik dominan tersebut cenderung akan mempragmatismekan publik, atau, menggiring publik ke arah “konsensus” yang akan menguntungkan mereka.
Di sini kesesatan mitos dari ilmu-ilmu sosial – yang “percaya” bahwa suara media massa adalah suara yang “bebas nilai – harus diekspos”. Marxisme, dalam perspektifnya mengenai media massa, jelas akan terus mendekonstruksi mitos ini. Marxisme menyuguhkan sebuah perspektif yang faktual, bahwa ada kepentingan ekonomi dan politik dalam lembaga media. Hal yang menyolok ini telah terjadi di Metro TV akhir-akhir ini, yakni sorot kesenjangan sosial dalam representasinya, diarahkan untuk mengekspos “kearifan” Surya Paloh untuk menjadi sebuah diskursus baru dalam politik. Tidak hanya itu, di berbagai momentum politik, Metro TV juga dibeli untuk kepentingan para petarung pada pemilihan kepala daerah. Sama persis dengan TV One yang dimiliki oleh Abu Rizal bakrie, di tengah situa politik nasional sedang riuh dengan banyaknya dugaan kasus suap dan korupsi, Abu Rizal Bakrie dan kader parta yang dipimpinnya nyaris tidak tersentuh sama sekali dengan pemberitaan miring mengenai hal tersebut.
Sehubungan dengan keberhasilan dan perilaku repressif media dalam membangun diskursus baru yang ilusif, – yang juga telah dilakukan oleh para politisi lain di banyak momentum politik, politik media terbukti bisa menjadi jalan instan menuju kekuasaan, atau setidaknya, untuk membangun posisi tawar politik dalam rangka membangun kekuasaan modal. Langkah-langkah dari kelas sosial tertentu untuk menguasai media dan menguasai interpretasi penonton terhadap teks-teks media terbukti telah menjadi manuver politik yang trendy. Politik media juga telah berhasil mengilusi publik, mengganjal kesadaran kritis publik mengenai ada tidaknya kesatuan antara frase dan realitas.
Sampai kapan politik media menjadi menuver yang trendy? Di sinilah, secara bersamaan, bisa dimunculkan juga pertanyaan yang serupa: sampai di mana kekuatan-kekuatan politik revolusioner mampu dan mau membongkar kebobrokan cara-cara ini?
Sebenarnya untuk memahami langkah-langkah politik dari para politisi borjuis yang menipu dan membodohi publik bukanlah pekerjaan yang perlu ketrampilan atau analisa tinggi. Ketidaksesuaian antara frase dan realitas dari para politisi borjuis mulai pasca “reformasi” hingga sekarang adalah bukti nyata, hal tersebut seharusnya menjadi sesuatu yang mampu meningkatkan kesadaran kritis publik. Kita semua tahu bahwa proses pemberitaan media massa yang cenderung menganngkat dan menjatuhkan kelompok tertentu tidak pernah bergerak ke mana-mana kecuali menuju ke proses “demokratisasi” yang sangat becek.
NARASUMBER : A. Shofielwidad Azzaki dlm kompasiana.com edisi 21 september 2011
Media sebagai cermin bagi publik” adalah mitos yang menyesatkan. Karena, faktanya, media mampu memainkan peran dalam menetapkan agenda-agenda pemberitaan mengenai politik, menentukan apa berita politik yang akan dibahas hari ini, berapa banyak, dalam konteks apa dan untuk kepentingan siapa.
Apakah ada yang salah dengan apresiasi publik yang agresif? Tentu, sekilas, tidak, namun illusi publik adalah problem tersendiri. Di sini ada masalah yang serius dengan negeri ini. Pertama, borjuasi, dengan kekuatan media yang mereka miliki akan terus mengilusi rakyat, membodohi dan mengeksploitasinya – sebagai komoditas politik; kedua, carut-marut perpolitikan Indonesia yang dimainkan oleh para politisi borjuis pasca reformasi, sebagai memori kolektif, belum mampu membuat lompatan kualitatif kesadaran kritis rakyat, akan tetapi justru menjadikan sikap publik yang lebih skeptic dengan jargon-jargon yang sangat illutif.
Dalam perspektif Marxis, masyarakat kapitalis, sebagai suatu keberadaan, diciptakan dan didominasi oleh sebuah kelas. Penciptaan dan dominasi atas struktur masyarakat oleh sebuah kelas ini (dalam hal ini kelas borjuis), tentu tidak hanya pada sebagian lini, tetapi pada keseluruhan entitas. Kelompok pluralis liberal, dengan pemikiran superfisialnya, masih melihat media mampu menjadi alat kontrol dan menjadi pioner dalam memperjuangkan kebebasan berbicara. Tetapi faktanya tidak demikian, dengan mudah media bisa dipaksa untuk berada di arena ideologikal di mana kelas-kelas (juga kelompok-kelompok) tengah bertarung untuk berebut kekuasaan politik. Media akan menjadi alat politik bagi yang menciptakan atau yang membiayainya. Di sini media berperan mengintegrasikan tendensi kultural masyarakat dengan jargon-jargon politik – menjadikannya sebuah ilusi yang sempurna.
Dalam teori Marxis, basis struktur sangat berpengaruh terhadap bangunan suprastruktur. Marxisme memandang bahwa basis ekonomi sangat menentukan corak sosial, kesadaran politik dan corak intelektual. Teori ini, yang juga sering disebut sebagai teori materialis, menegaskan bahwa relasi-relasi ekonomi sebagai penyebab utama dari munculnya fenomena-fenomena sosial. Hal ini juga menandaskan adanya determinisme teknologis terhadap bangunan model politik, sebagaimana telah dikatakan oleh Marx: “The windmill gives you society with the feudal lord: the steam-mill, society with the industrial capitalist; Kincir angin menyajikan masyarakat dengan tuan feodal: mesin uap, menyajikan masyarakat dengan kapitalis industrial” (The Poverty of Philosophy, 1847).
Media massa, hari ini, terkait dengan kecanggihan format teknologi media, telah menjadi industri budaya yang mampu menggiring perspektif politik publik ke arah yang diinginkan. Ini, secara teoritik, menegaskan bahwa konten dan makna-makna yang dibawa melalui media ditentukan oleh basis ekonomi dari organisasi yang menciptakan – atau yang membiayai mereka. Akibatnya, organisasi media komersial harus melayani keperluan pengiklan (pemilik modal) dan harus memproduksi penonton yang maksimal. Mau tidak mau lembaga media yang dikendalikan oleh organisasi-organisasi politik dominan tersebut cenderung akan mempragmatismekan publik, atau, menggiring publik ke arah “konsensus” yang akan menguntungkan mereka.
Di sini kesesatan mitos dari ilmu-ilmu sosial – yang “percaya” bahwa suara media massa adalah suara yang “bebas nilai – harus diekspos”. Marxisme, dalam perspektifnya mengenai media massa, jelas akan terus mendekonstruksi mitos ini. Marxisme menyuguhkan sebuah perspektif yang faktual, bahwa ada kepentingan ekonomi dan politik dalam lembaga media. Hal yang menyolok ini telah terjadi di Metro TV akhir-akhir ini, yakni sorot kesenjangan sosial dalam representasinya, diarahkan untuk mengekspos “kearifan” Surya Paloh untuk menjadi sebuah diskursus baru dalam politik. Tidak hanya itu, di berbagai momentum politik, Metro TV juga dibeli untuk kepentingan para petarung pada pemilihan kepala daerah. Sama persis dengan TV One yang dimiliki oleh Abu Rizal bakrie, di tengah situa politik nasional sedang riuh dengan banyaknya dugaan kasus suap dan korupsi, Abu Rizal Bakrie dan kader parta yang dipimpinnya nyaris tidak tersentuh sama sekali dengan pemberitaan miring mengenai hal tersebut.
Sehubungan dengan keberhasilan dan perilaku repressif media dalam membangun diskursus baru yang ilusif, – yang juga telah dilakukan oleh para politisi lain di banyak momentum politik, politik media terbukti bisa menjadi jalan instan menuju kekuasaan, atau setidaknya, untuk membangun posisi tawar politik dalam rangka membangun kekuasaan modal. Langkah-langkah dari kelas sosial tertentu untuk menguasai media dan menguasai interpretasi penonton terhadap teks-teks media terbukti telah menjadi manuver politik yang trendy. Politik media juga telah berhasil mengilusi publik, mengganjal kesadaran kritis publik mengenai ada tidaknya kesatuan antara frase dan realitas.
Sampai kapan politik media menjadi menuver yang trendy? Di sinilah, secara bersamaan, bisa dimunculkan juga pertanyaan yang serupa: sampai di mana kekuatan-kekuatan politik revolusioner mampu dan mau membongkar kebobrokan cara-cara ini?
Sebenarnya untuk memahami langkah-langkah politik dari para politisi borjuis yang menipu dan membodohi publik bukanlah pekerjaan yang perlu ketrampilan atau analisa tinggi. Ketidaksesuaian antara frase dan realitas dari para politisi borjuis mulai pasca “reformasi” hingga sekarang adalah bukti nyata, hal tersebut seharusnya menjadi sesuatu yang mampu meningkatkan kesadaran kritis publik. Kita semua tahu bahwa proses pemberitaan media massa yang cenderung menganngkat dan menjatuhkan kelompok tertentu tidak pernah bergerak ke mana-mana kecuali menuju ke proses “demokratisasi” yang sangat becek.
NARASUMBER : A. Shofielwidad Azzaki dlm kompasiana.com edisi 21 september 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar