Oleh Morronisme Morron
Apakah Muhaimin Iskandar akan diganti? Apakah Andi Mallarangeng akan diganti? Kenapa kita ribut soal Muhaimin dan Andi? Bukankah mereka tidak ikut pemilihan Presiden dua tahun yang lalu? Bukankah selain pemilihan umum untuk memilih legislatif ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden? Berapa biaya untuk penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden? Berapa lama emosi kita tersedot dalam proses pemilihan itu? Berapa ratus juta yang dikeluarkan Denny JA untuk memuat iklan: “Satu Putaran Saja”? Dan bukankah dengan hak prerogratif yang melekat pada Presiden kita sebagai rakyat melalui pemilihan umum menyerahkan pengelolaan negara ini pada Presiden terpilih untuk waktu lima tahun ke depan? Maka baik-buruk kinerja pilihan Presiden, terhadap kinerja menteri-menteri pilihannya adalah, pertama-tama, tanggung jawab Presiden, dan bukan siapa-siapa di luar itu. Tanggung jawab pertama-tama adalah ada di pundak yang mendaftarkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian dipilih oleh pemegang hak suara dalam pemilu, dan sekali lagi, bukan pada siapa-siapa di luar itu.
Jika kita buat tingkatan tanggung jawab, menteri-menteri yang berperilaku di bawah standar itu ada dalam tingkatan sesudah dari tanggung jawab yang memilihnya. Inilah sebenarnya yang harus kita sadari bersama dalam menyikapi buruknya kinerja menteri-menteri sehingga muncullah isureshuffle kabinet. Secara lebih ringan kita bisa berkata, “kok enak banget sebagai yang ‘dimuliakan’ karena memenangkan pemilu dan memegang hak prerogratif seakan kemudian bisa lepas tanggung jawab.” Baik-buruknya kinerja para menteri adalah juga baik-buruk komandannya, terlebih lagi komandan itu sudah diberi keleluasaan yang luas dan dijamin oleh perundangan yang ada untuk memilih siapa-siapa saja yang akan menjadi anak buahnya.
Kompleksitas hidup bersama yang berkembang dari satu jaman ke jaman mengimplikasikan berbagai bentuk perkembangan pembagian tugas dan tanggung jawab. Organisasi dan pengorganisasian hidup bersama berkembang, baik dalam satu komunitas maupun dalam bidang usaha, katakanlah korporasi, dan di banyak aspek kehidupan lain. Memahami secara jelas dan terpilah dengan jelas terhadap logika yang ada dalam pemilihan umum adalah merupakan salah satu prasyarat yang memungkinkan kita membangun demokrasi dengan salah satu intrumen pentingnya: pemilu. Inilah mengapa kita ingin menegaskan bahwa dalam isureshuffle kabinet yang menghangat akhir-akhir ini, bukanlah menteri-menteri yang sebenarnya menjadi isu, tetapi Presiden dan Wakil Presiden-lah isu utamanya. Otoritas yang dipunyai Presiden dan Wakil Presiden serta ‘tugas’ yang diberikan oleh rakyat melalui pemilu-lah yang yang menegaskan hal tersebut.
Linda B. Rabieh[i] dalam Plato and the Virtue of Courage menuliskan; “Courage is an essential political virtue and should be of serious interest to anyone interested in politics”, maka kita bisa bertanya, bukankah keragu-raguan (dan dominasi politik pencitraan) itu yang pertama-tama harus di-reshuffle? ***KNPK
Jika kita buat tingkatan tanggung jawab, menteri-menteri yang berperilaku di bawah standar itu ada dalam tingkatan sesudah dari tanggung jawab yang memilihnya. Inilah sebenarnya yang harus kita sadari bersama dalam menyikapi buruknya kinerja menteri-menteri sehingga muncullah isureshuffle kabinet. Secara lebih ringan kita bisa berkata, “kok enak banget sebagai yang ‘dimuliakan’ karena memenangkan pemilu dan memegang hak prerogratif seakan kemudian bisa lepas tanggung jawab.” Baik-buruknya kinerja para menteri adalah juga baik-buruk komandannya, terlebih lagi komandan itu sudah diberi keleluasaan yang luas dan dijamin oleh perundangan yang ada untuk memilih siapa-siapa saja yang akan menjadi anak buahnya.
Kompleksitas hidup bersama yang berkembang dari satu jaman ke jaman mengimplikasikan berbagai bentuk perkembangan pembagian tugas dan tanggung jawab. Organisasi dan pengorganisasian hidup bersama berkembang, baik dalam satu komunitas maupun dalam bidang usaha, katakanlah korporasi, dan di banyak aspek kehidupan lain. Memahami secara jelas dan terpilah dengan jelas terhadap logika yang ada dalam pemilihan umum adalah merupakan salah satu prasyarat yang memungkinkan kita membangun demokrasi dengan salah satu intrumen pentingnya: pemilu. Inilah mengapa kita ingin menegaskan bahwa dalam isureshuffle kabinet yang menghangat akhir-akhir ini, bukanlah menteri-menteri yang sebenarnya menjadi isu, tetapi Presiden dan Wakil Presiden-lah isu utamanya. Otoritas yang dipunyai Presiden dan Wakil Presiden serta ‘tugas’ yang diberikan oleh rakyat melalui pemilu-lah yang yang menegaskan hal tersebut.
Linda B. Rabieh[i] dalam Plato and the Virtue of Courage menuliskan; “Courage is an essential political virtue and should be of serious interest to anyone interested in politics”, maka kita bisa bertanya, bukankah keragu-raguan (dan dominasi politik pencitraan) itu yang pertama-tama harus di-reshuffle? ***KNPK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar